Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (27/6/2024).
Kegiatan Rapat Koordinasi ini di hadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Sahbirin Noor, Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, serta jajaran Forkopimda.
Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor mengatakan bahwa KPK hanya sekedar pengawasan tetapi juga sebagai mitra strategis pembentukan pengelolaan di wilayah pemerintah Kalsel.
“Komitmen KPK ini mencerminkan berbagai program, mulai dari pendampingan, pencegahan, hingga pelatihan dan edukasi anti korupsi di daerah pemerintah Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menyebut Kalsel memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di sektor pelayanan.
“Upaya ini telah memberikan dampak yang positif yang signifikan terhadap integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Paman Birin itu juga menegaskan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjadi komitmen dalam memerangi korupsi di sektor pelayan publik di Kalsel.
“Mari kita bersama-sama menghadapi topik yang sangat penting yaitu fokus pada pencegahan korupsi. Tema ini sangat strategis dalam upaya mencegah korupsi di sektor pelayanan kita dalam memahami dan memberantas korupsi,” tegas Paman Birin
Menurutnya, melalui pendekatan pencegahan korupsi ini dapat membangun perasaan yang kuat dalam mengontrol rasa anti korupsi khususnya di Kalsel.
“Oleh karena itu kami bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan edukasi pemberantasan korupsi, salah satu pokok kami adalah meningkatkan integritas dan peningkatan profesionalisme antar sipil Negara,” harapnya.
Sementara Pimpinan KPK, Alexander Marwata menjelaskan tujuan di adakan rapat ini adalah karena Indonesia berada di peringkat ke 108 dari 180 negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi.
“Indonesia berada di peringkat 108 dari 180 Negara yang telah di survei. Ini menandakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih menjadi yang tertinggi di dunia,” jelas Alexander.
Selain dari tingkat korupsi yang harus diturunkan, Alexander juga memaparkan bahwa tingkat pendidikan juga harus diperhatikan agar tingkat kemiskinan di Indonesia termasuk di Kalsel berkurang.
“Kita harus terapkan kebijakan di beberapa sekolah untuk mengentaskan goresan kemiskinan lewat pendidikan, terutama siswa-siswi zaman sekarang, kerjanya hanya tawuran serta beberapa aktivitas yang kurang baik,” tambahnya.
Kemudian, Alexander mengajak para peserta rapat yang hadir dan juga kepada masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola dan investor-investor dengan tangan terbuka.
“Mudah-mudahan masyarakat kita juga mendapatkan penghasilan lewat pekerjaan yang baik tujuannya, ketika masa kita sudah terang hukum, ketertiban dan keamanan itu bersifat mudah kita kendali,” tutupnya. Ad [IK]
