Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Banjarmasin, Zul Fahmi Marola, mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Desakan ini disampaikan menyusul insiden penganiayaan terhadap seorang petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin, yang terjadi pada Senin, 19 Mei 2025.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.15 WITA di ruang Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: LP/B/114/V/2025/SEKTOR BJM SELATAN/RESTA BJM/POLDA KALSEL, korban bernama Abrar melaporkan bahwa dirinya dianiaya oleh seorang pria bernama Habib Muchdar Hasan Assegaf. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka pecah di bibir atas dan bawah sebelah kiri, nyeri pada rahang, serta mual.
Zul Fahmi menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi sinyal bahaya yang harus segera ditangani, mengingat tindakan kekerasan tersebut terjadi di dalam institusi resmi milik negara dan melibatkan pelaku yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat (ORMAS) serta memiliki dukungan kuat.
“Jika kekerasan bisa terjadi di dalam kantor pemerintah, maka apa jaminan keamanan bagi masyarakat umum di luar sana? Ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi alarm keras bahwa premanisme telah merambah ruang-ruang formal negara. Sudah saatnya Polda Kalsel membentuk Satgas Anti-Premanisme,” ujarnya.
AMPI Kota Banjarmasin juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, untuk bersatu melawan segala bentuk premanisme yang berkedok ORMAS, serta tindakan kekerasan dan intimidasi yang mengancam kenyamanan dan ketertiban publik.
Lebih lanjut, Zul Fahmi menekankan bahwa pembentukan Satgas Anti-Premanisme harus menjadi langkah strategis jangka panjang, tidak hanya sebagai respons atas insiden ini, tetapi sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh masyarakat dari aksi-aksi premanisme yang kian meresahkan.
“AMPI Kota Banjarmasin akan terus mengawal jalannya proses hukum atas kasus ini. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas pelaku kekerasan serta mengungkap pihak-pihak yang berada di baliknya. Bahkan, kami akan meminta perhatian serius dari senior-senior kami di Partai Golkar untuk turut mengawal dan mengawasi proses hukum ini hingga tuntas. Masyarakat berhak hidup aman dan bebas dari ancaman premanisme,” tutupnya. *As
