Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta pada 2027 untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit hipertensi. Langkah ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah menyusul tingginya kasus tekanan darah tinggi di Kota Banjarmasin.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan, tingginya kasus hipertensi menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan dan penanganan secara lebih masif, terutama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.
“Kalau tidak salah, kasus hipertensi di tempat kita termasuk yang tinggi. Ini jadi catatan penting, pada tahun 2027 mendatang alokasi anggaran penanganan hipertensi akan disiapkan sekitar Rp800 juta. Karena itu, sosialisasinya harus kita lakukan jauh lebih masif lagi di masyarakat,” ujarnya, Rabu (4/11/2026) pagi.
Ia menegaskan, penanganan hipertensi tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Diperlukan pula upaya promotif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.
Yamin juga mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga Puskesmas dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit.
Ia mengibaratkan seluruh jajaran pemerintah daerah sebagai awak dalam satu kapal besar yang harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan pembangunan.
“Tidak boleh ada lagi yang namanya ego sektoral atau merasa ingin lebih kencang sendiri. Kita harus mengayuh bersama dengan gerakan dan alunan yang sama, agar perahu ini sampai pada tujuan dengan lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuardiansyah, menambahkan, terdapat dua sasaran utama yang ingin dicapai, yakni mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD) serta berbagai penyakit lainnya.
“Kita ingin mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan daerah melalui P2P, termasuk upaya pencegahan dan penanganan penyakit seperti DBD maupun potensi penyakit lainnya secara cepat dan tepat,” jelas Yanuar.
Selain itu, memperkuat koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah dan 28 Puskesmas di Kota Banjarmasin. Sehingga program kesehatan yang disusun dapat lebih terintegrasi dan sesuai dengan kondisi nyata kesehatan masyarakat. PW
