Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Agenda rapat mencakup berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk transfer dana pusat ke daerah, kondisi fiskal, serta perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Gubernur H. Muhidin tampak hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya, duduk di antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menegaskan perlunya pengawasan terhadap dana transfer dari pusat ke daerah, karena selama ini setelah dana ditransfer ke APBD, ruang pengawasan DPR menjadi terbatas.
Dalam paparannya, Gubernur H. Muhidin memaparkan situasi terkini penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru, termasuk tahapan pelaksanaan hingga hasil yang saat ini tengah digugat. Ia memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan lancar, berkat dukungan semua pihak, termasuk kehadiran langsung Ketua Komisi II DPR RI di lapangan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Ketua Komisi II yang turut hadir langsung mengawasi jalannya PSU di Banjarbaru. Kami berharap Komisi II dapat membantu penegakan hukum terkait gugatan hasil PSU, apalagi tidak ada temuan pelanggaran oleh Bawaslu,” ujar Gubernur Muhidin.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan data mengenai realisasi transfer pusat ke daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2021–2024, postur APBD 2024–2025, serta pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyoroti alokasi dana transfer tahun 2025 yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, insentif fiskal, serta bantuan keuangan.
Muhidin menyampaikan keprihatinannya terkait dana transfer pusat tahun anggaran 2023 yang belum sepenuhnya terealisasi.
“Ada catatan bahwa pada TA 2023 masih ada transfer pusat senilai Rp1,399 triliun yang belum dibayarkan. Kami mohon dukungan Komisi II agar dana tersebut segera dicairkan,” tegasnya.
Pemaparan Gubernur Kalsel tersebut mendapat pujian langsung dari Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyebut presentasi H. Muhidin sebagai contoh yang singkat, padat, dan inspiratif bagi peserta rapat lainnya.
“Pemaparan Pak Gubernur mestinya dari awal, karena bisa menjadi inspirasi. Kalsel juga berada di posisi tengah dalam rasio APBD terhadap APBN, yakni 49,8% APBD dan 50% APBN,” jelas Rifqinizamy.
Menutup pertemuan, Rifqinizamy menyampaikan komitmennya untuk mengawal permintaan Gubernur Kalsel terkait pencairan dana transfer pusat yang belum terealisasi. Ia menegaskan Komisi II DPR RI siap mendampingi Pemprov Kalsel untuk menagih hak tersebut agar segera dituntaskan. *As-Wasaka
Apa tanggapan Rifqinizamy Karsayuda mengenai rasio APBD terhadap APBN yang disebutkan oleh Gubernur Muhidin?