Mantan Wali Kota Banjarbaru, Denny Indrayana yang kini bermukim di Melbourne, Australia, menyoroti salah satu dinamika pemilihan Wali Kota Banjarbaru yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa hasil pemilu kali ini mencerminkan perlawanan rakyat terhadap oligarki dan kezaliman.
Denny mengatakan, sejatinya, dari awal, desain pemilu ini tampak hanya mengakomodasi satu pasangan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sempat membuka peluang calon lain maju, namun kemudian didiskualifikasi, dan ujungnya suara mereka dianggap tidak sah.
“Ini adalah perampokan suara rakyat dan upaya membungkam kedaulatan rakyat,” ujarnya dikutip dari salah satu postingan akun tiktok nya, Jumat (29/11/2024).
Denny mengungkapkan rasa syukur atas hasil pemilihan yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% suara rakyat Banjarbaru mendukung perjuangan melawan kezaliman.
“Kita harus kawal proses ini, termasuk membawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Demokrasi yang elegan menuntut kita melawan secara hukum,” tegasnya.
Denny juga mendorong berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, lembaga survei, dan pemantau pemilu, untuk bergabung dalam perlawanan hukum ini.
Menurutnya, KPU Banjarbaru, KPU Provinsi, hingga KPU Pusat gagal menjalankan aturan pemilu yang seharusnya memungkinkan pemungutan suara ulang jika terjadi diskualifikasi.
“Kita rakyat Banjarbaru, yang berhak menentukan siapa Wali Kota kita, jika suara dianggap tidak sah, dan saya menjadi calon yang diuntungkan oleh itu, saya pribadi malu dan akan memilih mundur,” katanya.
Dirinya mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk tetap mengawal proses ini secara demokratis dan bermartabat.
“Mari buktikan kita sebagai orang terdidik di Banjarbaru, berdemokrasi, tunjukkan kita melawan secara elegan maju ke MK. Suara rakyat adalah kedaulatan, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun,” tutupnya. Adm [IK]
