Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 di Algoritma Resto, Pelaihari, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut H. Muhammad Zazuli tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Bumi Tuntung Pandang.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, Maria Ulfah, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penguatan sinergi serta konvergensi lintas sektor.
Ia menjelaskan, percepatan penurunan stunting melibatkan 31 indikator layanan yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah. DP3AP2KB mengampu tiga indikator, sementara Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah dengan tanggung jawab terbesar, disusul Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.
“Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut masih berada di angka 22,5 persen. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Maria menambahkan, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan melalui data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebagai dasar evaluasi sekaligus pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Laut H. Muhammad Zazuli menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah strategis dalam menekan angka stunting di daerah.
Menurutnya, penurunan stunting bukan sekadar mengejar capaian statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
“Penurunan stunting bukan sekadar capaian statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tegas Zazuli.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program percepatan penurunan stunting. Seluruh pihak diminta memperkuat sinkronisasi program, mengoptimalkan intervensi spesifik maupun sensitif, meningkatkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) hingga tingkat desa, serta menjaga validitas dan integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, Zazuli mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam berbagi data demi mendukung efektivitas pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Bapperida Provinsi Kalimantan Selatan, dan DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas perkembangan stunting di daerah, implementasi kebijakan nasional dan provinsi, hingga sinergi pembinaan serta evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting.
Kegiatan diikuti unsur TPPS Kabupaten Tanah Laut yang terdiri atas perangkat daerah, para camat, kepala puskesmas, serta penyuluh keluarga berencana.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati secara resmi membuka Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 dan mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi secara terbuka, mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan, serta merumuskan solusi konkret guna mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang semakin sehat dan bebas stunting. Dede
