Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, meminta seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pejabat penghubung SP4N-LAPOR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan informasi publik maupun penanganan pengaduan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Tanah Laut, Achmad Taufik, saat membacakan sambutan Bupati pada Rapat Koordinasi PPID dan Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR Kabupaten Tanah Laut yang digelar di Gedung Sarantang Saruntung, Pelaihari, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Rahmat menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi, pemerintah tidak hanya dituntut mampu bekerja dengan baik, tetapi juga harus menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap laporan maupun aspirasi yang disampaikan warga harus ditindaklanjuti secara cepat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Jangan ada aduan masyarakat yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian tindak lanjut. Berikan respons sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.»
Rahmat juga mengapresiasi capaian pengelolaan SP4N-LAPOR Kabupaten Tanah Laut yang berhasil meraih target 100 persen pada evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Ia berharap capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, ia meminta seluruh PPID di setiap perangkat daerah aktif memperbarui informasi melalui website maupun kanal resmi instansi masing-masing agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Tak kalah penting, Rahmat menekankan perlunya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sehingga setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tidak terhambat oleh ego sektoral maupun tumpang tindih kewenangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap kualitas pelayanan informasi publik dan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat semakin optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dede
