Persoalan distribusi air bersih yang belum merata serta kondisi jalan permukiman yang rusak menjadi keluhan warga dalam kegiatan reses Masa Sidang III Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Gerindra, Neli Listriani, di Jalan Teluk Tiram, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Minggu (25/10/2026) sore.
Dalam kegiatan penelaahan dan penyampaian aspirasi tersebut, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan pasokan air bersih, terutama di kawasan yang selama ini belum mendapatkan layanan secara optimal.
Warga menilai distribusi air bersih belum dirasakan secara merata, karena air dari PAM Bandarmasih masih terasa asin. Sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan aliran air yang layak untuk dikonsumsi, khususnya mereka yang tinggal di wilayah ujung jaringan distribusi.
Salah seorang warga RT 16, Sanosi, mengatakan aliran air di wilayahnya sebenarnya tersedia, tetapi debitnya kecil dan pada waktu-waktu tertentu baru mengalir pada tengah malam. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
“Air sebenarnya mengalir, tetapi debitnya sangat kecil dan terkadang baru lancar pada tengah malam. Kami sangat membutuhkan pasokan air bersih yang memadai dari pemerintah. Kami berharap ada penanganan segera karena sampai sekarang wilayah kami belum mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan, sementara kewajiban membayar retribusi tetap berjalan,” ujar Sanosis.
Ia menambahkan, warga berharap adanya peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab minimnya aliran air sekaligus memastikan solusi yang dapat segera direalisasikan. Kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendesak sehingga warga mengharapkan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.
Menanggapi keluhan tersebut, Neli Listriani mengatakan persoalan air bersih menjadi salah satu aspirasi yang cukup banyak disampaikan warga dalam kegiatan reses kali ini. Selain distribusi air, masyarakat juga menyoroti kebutuhan perbaikan drainase dan sejumlah infrastruktur permukiman.
Neli menjelaskan, keterbatasan aliran air di kawasan Teluk Tiram berkaitan dengan kapasitas pipa distribusi yang dinilai belum memadai. Rencana penggantian pipa dengan diameter lebih besar di kawasan Tanjung Berkat diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pasokan air.
“Memang salah satu keluhan utama warga adalah distribusi air bersih yang belum lancar. Berdasarkan informasi yang kami terima, pipa yang mengalirkan air ke kawasan Teluk Tiram berukuran relatif kecil. Ada rencana penggantian dengan pipa berdiameter lebih besar nantinya. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat direalisasikan sehingga pada 2027 aliran air ke rumah warga menjadi lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Neli.
Selain masalah air bersih, warga turut mengeluhkan kondisi jalan permukiman yang rusak dan belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah, terutama di kawasan Tanjung Berkat.
Anto, warga RT 12, mengatakan kerusakan jalan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat. Selama ini, perbaikan yang dilakukan masih mengandalkan swadaya warga setempat.
“Kami berharap pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan permukiman di kawasan Tanjung Berkat. Sampai sekarang, perbaikan masih dilakukan secara swadaya oleh warga. Kami tentu berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah agar jalan tersebut bisa diperbaiki dengan lebih baik dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” ungkap Anto.
Menanggapi hal itu, Neli mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan, tingkat urgensi, dan mekanisme yang berlaku.
Untuk persoalan yang bersifat mendesak atau perbaikan ringan, pihaknya akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat.
Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur berskala besar akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu ingin kami tindak lanjuti. Untuk persoalan yang sifatnya mendesak atau perbaikan ringan, akan kami koordinasikan dengan dinas terkait agar bisa segera ditangani. Sedangkan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dengan skala lebih besar akan kami perjuangkan melalui mekanisme pokir DPRD,” jelasnya.
Selain infrastruktur dan air bersih, terdapat pula aspirasi terkait bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Neli mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memeriksa kelayakan penerima bantuan dan memastikan prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku. PW
