Persoalan penetapan dan pemutakhiran data desil masyarakat kurang mampu menjadi salah satu keluhan utama warga dalam kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat Masa Sidang III DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PDI Perjuangan, Saut Nathan Samosir, dan berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Minggu (25/10/2026) siang.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait perubahan status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Persoalan ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial dan layanan bagi warga kurang mampu.
Salah seorang warga Pelambuan, Munir, berharap pemerintah segera melakukan peninjauan dan penetapan ulang status desil warga berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Ia mengungkapkan, terdapat warga yang sebelumnya masuk dalam kelompok desil 1, tetapi pada tahun ini justru tercatat dalam kelompok desil 6 hingga 10. Padahal, menurutnya, warga tersebut masih tergolong kurang mampu.
“Kami berharap penetapan status desil warga segera ditinjau kembali. Ada warga yang sebelumnya masuk desil 1, tetapi tahun ini berubah menjadi desil 6 sampai 10, padahal kondisi ekonominya masih tergolong tidak mampu. Kami berharap pendataan dilakukan secara tepat agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan,” ujar Munir.
Keluhan serupa disampaikan Rohani, warga Kelurahan Kuin Cerucuk. Ia berharap Dinas Sosial lebih tanggap dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat, terutama terhadap warga yang mengajukan perubahan status desil.
Menurut Rohani, persoalan tersebut masih menjadi kekhawatiran warga karena sejumlah proses survei telah dilakukan oleh petugas, tetapi status desil mereka belum mengalami perubahan hingga lebih dari tiga bulan.
“Kami berharap Dinas Sosial lebih tanggap dalam memverifikasi data warga. Sudah beberapa kali dilakukan survei oleh petugas, tetapi sampai sekarang status desil belum juga berubah, padahal sudah lebih dari tiga bulan. Kondisi ini membuat warga khawatir karena status tersebut berkaitan dengan kesempatan mereka memperoleh bantuan,” ungkap Rohani.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PDI Perjuangan, Saut Nathan Samosir, mengatakan persoalan desil menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Ia menilai, ketepatan data sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Persoalan desil ini menjadi perhatian serius kami karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat kurang mampu. Ketika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, warga yang seharusnya membutuhkan bantuan justru berpotensi tidak mendapatkannya. Karena itu, persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama Dinas Sosial,” kata Samosir.
Menurutnya, keluhan mengenai status desil perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi data yang lebih cermat agar penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Samosir berharap berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait, sehingga pelayanan dan penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran.
“Kami berharap keluhan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi. Mudah-mudahan pada 2027, persoalan terkait status desil dan pelayanan kepada warga kurang mampu bisa semakin berkurang,” ujarnya.
Selain persoalan desil, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan perbaikan jembatan dan siring di wilayah Kuin Cerucuk.
Samosir mengatakan, usulan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melihat kondisi infrastruktur di lapangan agar kebutuhan perbaikan dapat dipetakan secara tepat.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan penelaahan ini akan menjadi perhatian untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah Banjarmasin Barat. PW
