Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut bersama Tim Terpadu Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi menemukan adanya ketidaksesuaian data dalam penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan di Desa Tabunio, Kecamatan Takisung.
Temuan tersebut disampaikan Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, usai mengikuti rapat koordinasi tim terpadu di Kantor DKPP Tanah Laut, Selasa (14/7/2026).
Kusri menegaskan, tim tidak datang untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak mencari kesalahan. Kemarin kami telah melakukan klarifikasi dan menemukan adanya ketidakcocokan data antara rekomendasi yang diterbitkan dengan data nelayan di Desa Tabunio,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara administrasi jumlah penebusan solar dan rekomendasi memang sesuai. Namun, setelah dicocokkan dengan data nelayan penerima, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang masih harus ditelusuri lebih lanjut.
Menurut Kusri, hasil temuan tersebut akan kembali dikoordinasikan dengan PT Pertamina Patra Niaga serta instansi terkait agar penyebab ketidaksesuaian dapat diketahui secara jelas.
“Pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, melakukan pembinaan, pengawasan, klarifikasi, verifikasi, dan pengecekan lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi, kami akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang,” katanya.
Ia menambahkan, kewenangan pemberian sanksi kepada SPBUN berada di tangan PT Pertamina Patra Niaga. Sementara apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).
Kusri juga mengungkapkan, hasil klarifikasi yang dilakukan di dua desa akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Sementara itu, pemilik SPBUN Desa Tabunio, Nurul Tasiah, menyatakan siap menjalankan pembinaan dan melakukan perbaikan dalam sistem penyaluran solar bersubsidi.
Menurutnya, selama ini masyarakat yang masuk ke area SPBUN hanya mereka yang memiliki kepentingan untuk melakukan pengambilan BBM sesuai antrean.
“Ke depan tentu akan kami perbaiki agar lebih baik lagi. Sekarang juga sudah dibuat jadwal pengambilan supaya lebih tertib dan teratur,” ujarnya.
Nurul menambahkan, pengaturan jadwal dilakukan agar proses penyaluran berjalan lebih tertib dan memudahkan nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, perwakilan nelayan Desa Tabunio, H. Asikin, berharap hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat membawa perbaikan terhadap mekanisme distribusi BBM bersubsidi.
Ia menginginkan penyaluran solar bersubsidi ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak sesuai aturan yang berlaku. Dede
