Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (28/8/2026).
Kunjungan tersebut secara khusus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Selatan. Kunjungan ini menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi serta berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan karhutla di lapangan.
“Kita sangat berterima kasih ada kunjungan spesifik dari Komisi VIII, di mana lebih memfokuskan pada kebakaran hutan dan lahan,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam upaya pengendalian karhutla. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Tadi sudah kita sampaikan beberapa kendala kita di lapangan dan alhamdulillah dari Komisi VIII sangat merespons positif,” katanya.
Syarifuddin berharap berbagai aspirasi dan kendala yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan dapat berjalan semakin optimal.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan sampaikan terkait kendala kita di lapangan ini bisa nantinya direspons,” tuturnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak terkait untuk menghadapi bencana tersebut secara menyeluruh.
“Kita sudah mendengarkan dari Ketua Komisi VIII, bahwa penanganan ini tidak bisa hanya satu saja, tapi ini lintas kementerian,” jelasnya.
Menurut Syarifuddin, dukungan lintas kementerian menjadi penting karena penanganan karhutla mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan dampak yang ditimbulkan. Sm-Pemprovkalsel
