Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak. Forum tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, perbankan, pengembang perumahan, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Muhammad Syarifuddin mengatakan penyediaan rumah merupakan bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Menurutnya, program nasional 3 Juta Rumah memiliki arti strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Penyediaan rumah, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya MBR, mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai kemampuan.
“Dalam konteks tersebut, KPR-FLPP menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong tersedianya perumahan baru yang dapat diakses masyarakat.
Syarifuddin menyebut pembangunan perumahan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar setiap tahapan penyediaan perumahan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya. Sm-Pemprovkalsel
