Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator desa antikorupsi di Kantor Desa Bumijaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kamis (5/11/2026).
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel tetap berjalan secara konsisten. Terlebih, Desa Bumijaya sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, mengatakan monitoring berkala diperlukan untuk memastikan predikat desa percontohan antikorupsi tidak hanya terlihat saat proses penilaian, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
“Tahapan sekarang ya sampai dengan memastikan itu masih dilaksanakan. Jangan ketika pada waktu penilaian dia bagus nih. Tapi setelah tidak penilaian dia ternyata malas-malasan, tidak memperbaiki tata kelola yang sudah ada dulu,” kata Kunto saat diwawancarai di lokasi kegiatan.
Menurutnya, penerapan sistem administrasi dan tata kelola dana desa yang ketat bukan sekadar persoalan birokrasi, melainkan bagian dari upaya mempersempit peluang terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
Kunto menjelaskan, tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Jadi, kejahatan korupsi maupun kejahatan dengan kekerasan itu sama. Itu pasti karena niat dan yang kedua karena kesempatan. Niat dan kesempatan itulah yang menjadikan seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, dari 33 desa percontohan antikorupsi yang dibentuk KPK di seluruh Indonesia, Desa Bumijaya menjadi satu-satunya desa percontohan bentukan langsung KPK di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, melalui pembinaan inspektorat daerah, perluasan program desa antikorupsi di Kalimantan Selatan telah menjangkau sekitar empat hingga lima desa.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyambut positif monitoring dan evaluasi tersebut. Dalam sambutan Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tanah Laut, Rudi Ismanto, ditegaskan bahwa pencegahan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Libatkan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa, bangun keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, berikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan pastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” ujar Rudi saat membacakan sambutan.
Ia menegaskan, predikat desa percontohan antikorupsi bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan amanah yang harus dipertahankan sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Tanah Laut.
Pemkab Tanah Laut juga berkomitmen memperluas upaya pencegahan korupsi hingga tingkat paling bawah, termasuk lingkungan RT dan Posyandu.
Di sisi lain, Kepala Desa Bumijaya, Mulyono, menyatakan kesiapan pemerintah desa untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan yang disampaikan tim KPK selama proses evaluasi.
Menurutnya, monitoring tersebut menjadi pengingat bagi perangkat desa maupun masyarakat agar semakin jeli dalam mengawasi setiap kegiatan pemerintahan, termasuk mencegah praktik pungutan liar (pungli).
“Dengan adanya monitoring ini otomatis kami dan perangkat desa dan warga Desa Bumijaya semua kegiatan yang berkaitan dengan korupsi dan mungkin ada pungli, jadi akan lebih jeli lagi,” ungkap Mulyono.
Ia menambahkan, pemerintah desa bersama masyarakat bertekad menjaga konsistensi program antikorupsi yang telah dikukuhkan sejak akhir 2023 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada predikat desa percontohan, tetapi terus diwujudkan melalui pelayanan publik yang bersih, terbuka, dan berkualitas.
Kedatangan tim monitoring KPK RI turut disambut Kepala DPMD Tanah Laut, Kepala Inspektorat Tanah Laut, staf ahli bupati, Camat Pelaihari, jajaran Polsek Pelaihari, mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala), anggota Karang Taruna Putra Harapan, serta tamu undangan lainnya.Dede
