Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL) bersama masyarakat menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Rabu (29/7/2026). Aksi yang berlangsung tertib itu dilanjutkan dengan audiensi yang mempertemukan perwakilan HPPMTL, pihak PLN, serta Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut.
Dalam audiensi tersebut, HPPMTL menyampaikan enam tuntutan yang berisi aspirasi masyarakat terkait persoalan kelistrikan yang belakangan kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Aspirasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan, pertanggungjawaban PLN terhadap kerugian pelanggan akibat pemadaman, hingga kepastian langkah konkret untuk memulihkan keandalan pasokan listrik.
Ketua Pengurus Wilayah HPPMTL Kalimantan Selatan, Nisnina Safitri, berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal agar PLN memberikan komitmen nyata dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Tanah Laut, Andi Muhammad Tessar Muharam, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan kondusif.
“Terima kasih kepada HPPMTL yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib, serta kepada aparat Polres Tanah Laut yang turut mengawal jalannya aksi hingga audiensi berlangsung aman,” ujarnya.
Tessar mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa telah dijawab langsung oleh pihak PLN dalam forum audiensi. Salah satu komitmen yang disampaikan PLN adalah menargetkan pembangkit Gunung Mas kembali beroperasi pada 5 Agustus 2026 sehingga kondisi kelistrikan mulai berangsur normal.
Meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat kendala pada generator PLTU Asam-Asam yang saat ini masih dalam proses perbaikan. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, proses tersebut ditargetkan rampung pada 25 Agustus 2026.
“Kami berharap setelah seluruh perbaikan selesai, tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir,” katanya.
Menurut Tessar, DPRD juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya melakukan peninjauan langsung ke PLTU Asam-Asam. Dari hasil koordinasi tersebut, kerusakan pada sejumlah unit pembangkit memang benar terjadi dan saat ini masih dalam tahap perbaikan.
Ia menegaskan, pemadaman listrik telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“UMKM sangat terdampak. Bahan baku bisa rusak, usaha terganggu, belum lagi masyarakat yang mengalami kerusakan peralatan elektronik akibat listrik padam. Karena itu kami berharap PLN benar-benar memenuhi komitmennya,” tegasnya.
DPRD, lanjut Tessar, akan melakukan evaluasi apabila target yang telah dijanjikan PLN tidak terealisasi.
“Kalau komitmen itu tidak terpenuhi, kami akan memanggil PLN untuk meminta penjelasan. Jika diperlukan, koordinasi juga akan dilakukan hingga ke tingkat yang lebih tinggi agar persoalan ini segera mendapat solusi,” tambahnya.
Sementara itu, Manager PLN ULP Pelaihari, Hudaibiy Hibban, menjelaskan gangguan kelistrikan yang terjadi merupakan dampak dari kerusakan yang berlangsung hampir bersamaan pada tiga pembangkit berbeda.
Menurutnya, gangguan tersebut meliputi kerusakan generator di PLTU Asam-Asam, gangguan boiler di pembangkit swasta Gunung Mas, serta kerusakan turbin di PLTD Bangkanai. Kondisi tersebut membuat sistem interkoneksi mengalami tekanan sehingga pasokan listrik di Kalimantan Selatan terganggu.
“Kalau hanya satu pembangkit yang mengalami gangguan, sistem masih bisa berjalan normal. Namun kali ini tiga gangguan terjadi hampir bersamaan sehingga berdampak pada sistem kelistrikan,” jelas Hudaibiy.
Ia memastikan PLN terus berkoordinasi dengan PLN UP3 Banjarmasin dan Unit Induk Pembangkitan untuk memantau perkembangan perbaikan pembangkit sekaligus menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat.
Hudaibiy juga menyampaikan harapan agar seluruh proses perbaikan dapat selesai sesuai target pada 25 Agustus 2026 sehingga sistem kelistrikan kembali normal dan tidak terjadi lagi pemadaman bergilir.
Terkait adanya wilayah yang mengalami pemadaman lebih sering dibanding daerah lain, Hudaibiy menjelaskan hal tersebut disebabkan adanya jalur prioritas yang tidak dapat dipadamkan, seperti jaringan yang menyuplai fasilitas pelayanan kesehatan.
“Beberapa jalur memang diprioritaskan untuk tetap menyala karena melayani rumah sakit dan objek vital lainnya. Untuk wilayah lain, pengaturan dilakukan sesuai kondisi sistem agar pasokan listrik tetap bisa dibagi secara merata,” pungkasnya. Dede
