Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyambut aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (2/5/2025) sore.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, Gubernur Muhidin berdialog langsung dengan para mahasiswa. Ia menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Banua, mulai dari kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan siswa di daerah terpencil.
Menanggapi laporan mahasiswa terkait kondisi dua sekolah yang dianggap tertinggal, yakni SMA Paringin di Kabupaten Balangan dan SMA Sapala di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Gubernur langsung menginstruksikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan, untuk segera melakukan pemeriksaan ke lapangan.
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin mengajak mahasiswa turut serta dalam pengawasan kondisi pendidikan di daerah mereka masing-masing. Ia menegaskan bahwa pelaporan dari mahasiswa maupun masyarakat sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Mohon dikontrol ya Pak Sekda. Adik-adik mahasiswa juga bisa mencatat dan melaporkan sekolah mana saja yang bermasalah. Kalau ada sekolah dan gurunya yang tidak beres, saya akan benahi,” tegas Gubernur dalam dialog terbuka tersebut.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap laporan mengenai tenaga pendidik yang mengalami tekanan atau hambatan dalam menjalankan tugasnya. Ia menyatakan siap menindak tegas pihak-pihak yang memperlakukan guru atau siswa secara tidak adil.
Terkait kepemimpinan di Dinas Pendidikan, Gubernur Muhidin menekankan bahwa pejabat yang akan dipilihnya ke depan akan memiliki fokus terhadap persoalan pendidikan. Ia pun berjanji untuk menindak siapapun yang tidak menjalankan tugas dengan baik, termasuk dengan pencopotan jabatan.
“Pegang janji saya, H. Muhidin tidak pernah ingkar. Kalau kepala dinasnya bermasalah, saya tindak, bahkan bisa saya berhentikan,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur menegaskan kembali keterbukaan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap mahasiswa. Ia mempersilakan perwakilan mahasiswa untuk mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur atau di kediaman pribadinya, selama bertujuan demi kebaikan masyarakat Banua.
“Asalkan ada perjanjian dulu untuk mengatur waktu, saya terbuka untuk mendengar masukan dari adik-adik mahasiswa,” tutupnya. *As-Wasaka
