Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku usaha kreatif di Kota Banjarmasin.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan pendaftaran HKI. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku ekonomi kreatif mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya, produk, merek, maupun desain industri yang mereka hasilkan.
Potensi ekonomi kreatif Banjarmasin dinilai cukup besar, terutama pada subsektor kuliner, kriya, dan fashion. Produk-produk lokal seperti kain sasirangan bahkan telah dikenal hingga ke luar daerah dan mancanegara.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mengatakan bahwa salah satu manfaat utama kegiatan sosialisasi HKI adalah memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan identitas usaha para pelaku ekonomi kreatif.
Menurut Tezar, melalui pendaftaran HKI, merek maupun desain industri yang dimiliki pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan perlindungan terhadap karya mereka. Jadi, apabila ada pihak lain yang menggunakan atau mengambil hak atas karya tersebut tanpa izin, mereka memiliki perlindungan hukum di negara Republik Indonesia. Ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin hadir untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif,” ujar Tezar, Rabu (11/11/2026) pagi.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antar perangkat daerah agar program pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif tidak tumpang tindih.
Pasalnya, pembinaan terhadap 16 subsektor ekonomi kreatif melibatkan sejumlah SKPD, di antaranya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker).
Karena itu, Pemko Banjarmasin berencana memperkuat koordinasi mulai 2027 untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Kita akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan batasan dan pembagian tugas masing-masing SKPD dalam melakukan pembinaan terhadap 16 subsektor ekonomi kreatif. Dengan begitu, program yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih, tetapi bisa saling melengkapi dan memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku ekonomi kreatif,” jelasnya.
Tezar menambahkan, produk kreatif Banjarmasin juga semakin mendapat perhatian masyarakat luar daerah. Salah satunya kain sasirangan yang memiliki daya tarik tersendiri karena motif dan keunikannya.
Bahkan, ia mengaku beberapa kali menjumpai tamu dari luar daerah yang mengenakan kain sasirangan meskipun bukan berasal dari Banjarmasin.
“Setiap ada tamu dari luar daerah yang datang ke Banjarmasin, mereka juga banyak yang melirik produk-produk kriya kita. Salah satu yang paling sering diminati adalah kain sasirangan. Bahkan, beberapa kali kami menemukan orang yang bukan asli Banjarmasin maupun keturunan Banjar mengenakan kain sasirangan karena mereka menyukai motifnya. Ini patut kita syukuri karena produk lokal kita sudah dikenal hingga ke luar daerah, bahkan mancanegara,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disbudporapar Kota Banjarmasin, Widya Pelissa, mengungkapkan bahwa program sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan HKI telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, mulai dari sosialisasi, pelatihan, pembinaan, hingga pendampingan pendaftaran perlindungan karya.
Widya menyebutkan, kegiatan kali ini diikuti pelaku dari 21 subsektor yang hadir, dengan jumlah pendaftar melalui media sosial sekitar 40 orang dan karya cipta yang diajukan sebanyak 40 karya.
“Program sosialisasi, pendaftaran, dan pendampingan HKI ini sudah kami laksanakan selama tiga tahun. Bentuk dukungan yang diberikan berupa sosialisasi, pelatihan, pembinaan, hingga fasilitasi perlindungan karya cipta bagi para pelaku ekonomi kreatif,” jelas Widya.
Ia menerangkan, pelaksanaan program pembinaan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin melibatkan tiga perangkat daerah, yakni Disbudporapar, Disperdagin, dan Diskopumker. Masing-masing memiliki peran sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
Dalam hal ini, Disbudporapar menjadi sektor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif, termasuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi karya mereka.
Selain pendampingan HKI, Disbudporapar juga aktif mempromosikan karya kreatif lokal melalui berbagai kegiatan dan pameran di tingkat nasional maupun luar daerah.
Sejumlah karya seni lukis, produk kriya, pertunjukan tari, hingga talenta musik lokal telah difasilitasi untuk mengikuti kegiatan promosi di berbagai daerah.
“Karya-karya pelaku ekonomi kreatif Banjarmasin sudah banyak kami ikutsertakan dalam kegiatan di luar daerah. Mulai dari karya seni lukis, produk kriya, hingga musisi dan penari lokal. Kami juga terus berupaya mempromosikan potensi tersebut agar semakin dikenal masyarakat luas,” paparnya.
Widya berharap, dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dapat mendorong para pelaku ekonomi kreatif semakin produktif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
“Harapan kami, melalui fasilitasi dan dukungan pemerintah ini, para pelaku ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin semakin mampu mengembangkan karya cipta mereka. Tidak hanya menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif, tetapi juga karya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelakunya,” tutup Widya. PW
