Di balik keberhasilan sebuah koperasi, terdapat peran penting bendahara yang memastikan setiap transaksi tercatat, setiap rupiah dikelola dengan benar, dan setiap keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi bendahara.
Sebanyak 200 bendahara dan bendahara pembantu KDKMP dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengikuti Pelatihan dan Kompetensi Bendahara KDKMP Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 10–13 November 2026, di Banjarmasin tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koperasi yang tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan keuangan yang profesional, tertib, transparan, dan akuntabel.
Laporan kegiatan disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin MY, melalui Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Bidang Kelembagaan, Fahrul Zani, SST, di Banjarmasin, Selasa (10/11/2026).
Fahrul menjelaskan, bendahara memiliki posisi strategis dalam menjaga kesehatan keuangan koperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan keuangan tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi juga sesuai prinsip-prinsip perkoperasian dan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, pelatihan ini dirancang untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan operasional KDKMP.
“Melalui pelatihan dan kompetensi ini, diharapkan para bendahara KDKMP memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan koperasi sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha koperasi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dari total 200 peserta, sebanyak 100 orang berasal dari Kabupaten Barito Kuala dan 100 orang lainnya dari Kabupaten Banjar. Untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, peserta masing-masing kabupaten dibagi menjadi dua kelas dengan kapasitas 50 orang per kelas.
Tidak hanya mengandalkan materi pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.
Kualitas pembelajaran turut diperkuat dengan keterlibatan 16 pengajar yang telah lulus Training of Trainers (ToT) dan tercatat aktif pada Web Talenta Koperasi di bawah Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kompetensi Bendahara KDKMP.
Keterlibatan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih terarah kepada peserta, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam aktivitas pengelolaan keuangan koperasi.
Lebih dari sekadar kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan ini menjadi investasi sumber daya manusia untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP. Sebab, koperasi yang memiliki pengelolaan keuangan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan akan lebih siap mengembangkan usaha serta menjaga keberlanjutan organisasi.
Pemprov Kalsel pun berharap para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh setelah kembali ke koperasi masing-masing. Dengan demikian, KDKMP tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah dan kelembagaan, tetapi juga semakin kuat dalam tata kelola keuangan dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. As(AI)
