Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menggelar kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) Masa Sidang III Tahun 2026 di daerah pemilihanya Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada hari pertama, reses dilaksanakan di Jalan Cendana, Kelurahan Sungai Miai, dan
Jalan Sungai Jingah, Kelurahan Surgi Mufti, Jumat (23/10/2026) siang.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan hingga persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Ketua RT 16, Sri Raudah, menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat membangun jalan titian menuju sungai. Usulan tersebut dinilai penting karena tidak semua warga di wilayahnya berlangganan air bersih dari PAM Bandarmasih.
“Masih banyak warga memanfaatkan sungai untuk mandi dan mencuci pakaian,” ujar Sri Raudah.
Ia juga menyoroti penetapan status desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat warga kurang mampu di RT 16 yang masuk dalam kategori desil lima ke atas, sehingga berpotensi tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan sosial. Padahal, mereka dinilai masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah.
“Kami juga berharap pendataan penerima bantuan sosial dapat dievaluasi agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan sesuai haknya,” ucapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri mengatakan, persoalan infrastruktur dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial menjadi beberapa hal yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut.
“Dari aspirasi yang disampaikan warga, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian, di antaranya perbaikan jalan berlubang dan infrastruktur di lingkungan permukiman, serta masalah bantuan sosial bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan, tetapi justru tercatat tidak memenuhi kriteria,” kata Rikval.
Ia menegaskan, data penerima bantuan sosial perlu dievaluasi kembali agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, ketidaksesuaian data dapat menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak memperoleh bantuan.
Karena itu, Rikval meminta instansi terkait agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarmasin.
“Kami meminta agar data tersebut dievaluasi kembali. Jangan hanya dilakukan secara terbatas, tetapi perlu menyeluruh di seluruh wilayah Kota Banjarmasin. Instansi terkait juga harus aktif turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi masyarakat, sehingga warga yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial bisa menerima haknya,” tegasnya. PW
