Persoalan infrastruktur dan penetapan desil masyarakat penerima bantuan sosial menjadi aspirasi warga dalam kegiatan Reses Masa Sidang III DPRD Kota Banjarmasin. Kegiatan yang memasuki hari kedua ini dilaksanakan anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Timur, Husaini, di Jalan Srikandi Ujung, RT 10, Kelurahan Kebun Bunga, Jumat (23/10/2026) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, delapan warga menyampaikan berbagai usulan dan keluhan, terutama terkait peningkatan infrastruktur lingkungan. Permasalahan yang disoroti meliputi kondisi jalan dan jembatan, saluran drainase yang tersumbat, hingga minimnya gorong-gorong yang dinilai menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat musim hujan.
Salah seorang warga Gandaria RT 11, Abdul Qadir Jailani, mengusulkan pembangunan gorong-gorong untuk memperlancar aliran air di wilayahnya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditangani karena sejumlah RT di sekitarnya kerap terdampak banjir ketika curah hujan meningkat.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pembangunan jembatan yang tidak dilengkapi gorong-gorong sehingga aliran air menjadi terhambat. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga RT 11, tetapi juga masyarakat di RT 10, RT 4, RT 12, dan sejumlah wilayah lainnya.
“Usulan pembangunan gorong-gorong ini sebenarnya sudah dua kali kami masukkan melalui Musrenbang, tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Kami berharap pemerintah segera membangunnya agar aliran air lancar dan wilayah kami tidak terus-menerus menjadi langganan banjir saat musim hujan,” ujar Abdul Qadir Jailani.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan kebingungan mengenai penetapan desil yang digunakan dalam pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk menentukan sasaran program bantuan sosial. Warga menilai penetapan tersebut perlu diperjelas agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Bairuni, warga RT 10, mengaku masih mempertanyakan ketepatan penetapan desil. Ia mencontohkan adanya pihak yang menurutnya memiliki kondisi ekonomi lebih baik, tetapi tercatat dalam desil rendah, sedangkan warga yang merasa kurang mampu justru masuk desil 10.
“Kami masih bingung dengan penetapan desil ini karena dinilai belum tepat sasaran. Ada yang menurut kami mampu, tetapi masuk desil tiga, sedangkan kami yang benar-benar merasa kurang mampu justru masuk desil 10. Kami berharap pendataan dan penetapannya bisa diperiksa kembali agar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ungkap Bairuni.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Gerindra, Husaini, mengatakan bahwa persoalan yang disampaikan warga tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga mencakup kebutuhan fasilitas umum dan bantuan sosial. Ia menyebutkan, sejumlah usulan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat dipetakan sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran.
“Banyak aspirasi yang disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, hidran, lampu penerangan, hingga persoalan bantuan sosial. Untuk pekerjaan yang membutuhkan anggaran, akan kami koordinasikan dengan dinas terkait agar usulannya bisa diperjuangkan melalui APBD, baik pada anggaran perubahan maupun tahun berikutnya, sesuai proses dan ketentuan yang berlaku,” tukas Husaini. PW
