Kegiatan rapat koordinasi program pencegahan Korupsi di dunia usaha bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilaksanakan di Aula Aberani Sulaiman, Kamis (30/5/2024).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Prov Kalsel dan KPK untuk memperkuat kemitraan dalam mencegah praktik Korupsi di sektor swasta atau dunia usaha.
“Koordinasi yang erat antara kedua pihak sangat diperlukan untuk membangun sistem integritas yang kuat dan menciptakan iklim usaha yang sehat di Kalimantan Selatan,” ucap Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung.
Melalui rapat ini, Maruli menyatakan dapat mengevaluasi sejauh mana upaya pencegahan korupsi di sektor swasta/dunia usaha telah dilaksanakan, khususnya di tingkat Prov. Kalsel.
Menurutnya, dirinya dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasinya.
“Keterlibatan aktif dunia usaha dalam program pencegahan korupsi sangat penting. Kita dapat mengetahui perspektif yang berharga dari sudut pandang sektor swasta,” ujarnya.
Dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, ia berpikir ini dapat dirumuskan dalam kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
Dalam rapat ini, Maruli juga akan mendiskusikan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, serta berbagai aspek lain yang bersinggungan dengan dunia usaha.
“Kita dapat memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor swasta,” katanya.
Selain itu, hal ini juga dapat mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya integritas dan upaya pencegahan korupsi. Dengan membangun kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan usaha yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di Kalsel.
“Melalui kemitraan yang erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KPK, serta keterlibatan aktif dari sektor swasta, kita dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Dia juga berharap melalui rapat koordinasi ini, bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai capaian upaya pencegahan Korupsi di Kalsel, sehingga dapat memetakan sektor-sektor, wilayah, atau instansi yang masih rentan dan memiliki risiko Korupsi.
“Dengan demikian, langkah yang nanti diambil akan selaras dengan arahan dan supervisi dari KPK,” tambahnya.
Tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah sebagai pengingat bagi semuanya, bahwa kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, terutama dalam hubungan dengan dunia usaha yang masih harus terus ditingkatkan.
“Oleh karena itu, perlu adanya kesatuan sikap dan komitmen yang kuat dari seluruh unsur birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para pelaku usaha, untuk mencegah dan memberantas Korupsi di wilayah kerja masing-masing,” papar Maruli.
Adapun dalam konteks pencegahan korupsi di sektor dunia usaha, kerjasama antara Pemerintah Prov Kalsel dan KPK menjadi sangat penting. Peran aktif pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengatur kegiatan usaha, seperti proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta kebijakan-kebijakan lainnya, harus dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.
Di sisi lain, dunia usaha juga harus berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang berintegritas, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berperan serta dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kemitraan yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, dan terhindar dari praktik-praktik korupsi,” tutupnya. Ad [IK]
