Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ir H Syamsir Rahman, M.S., mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk menyinkronkan dan memperbarui data Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai dasar perencanaan pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Konsolidasi Data Lahan Baku Sawah se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (13/10/2026).
Syamsir mengatakan, data LBS yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sangat penting untuk memastikan program pembangunan pertanian, khususnya yang berkaitan dengan lahan persawahan, dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Lahan Baku Sawah menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pertanian. Karena itu, diperlukan data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, pembaruan data LBS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga penyuluh pertanian. Sinergi tersebut diperlukan untuk menghasilkan data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, lahan sawah yang telah beralih fungsi, tidak ditanami dalam waktu lama, belum memungkinkan untuk ditanami, maupun mengalami tumpang tindih dengan kawasan lain perlu diidentifikasi dan diverifikasi secara cermat.
Proses verifikasi tersebut harus didukung bukti yang memadai, antara lain data spasial dalam format shapefile (SHP), data tabular, serta foto berkoordinat geografis atau geotagging melalui aplikasi kamera yang dapat merekam lokasi pengambilan gambar.
“Dengan data LBS yang semakin akurat, perencanaan pertanian ke depan diharapkan lebih sesuai dengan kondisi setiap daerah, mendukung kebutuhan petani, dan memperkuat perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan,” jelasnya.
Syamsir juga memaparkan, data LBS memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Data tersebut digunakan untuk mendukung penetapan Kerangka Sampel Area (KSA) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penghitungan prediksi produksi beras, penyusunan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan, serta peningkatan produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian.
Selain itu, data LBS menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sekaligus mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutannya, luas LBS di Kalimantan Selatan meningkat dari 291.144 hektare pada 2019 menjadi 343.373 hektare pada 2024. Dengan demikian, terdapat penambahan luas tercatat sebesar 52.229 hektare.
Capaian tersebut turut didukung oleh peningkatan produksi padi Kalimantan Selatan pada 2025 yang mencapai 1.179.338 ton, naik 14,55 persen dibandingkan 2024. Angka itu menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat pertama produksi padi di regional Kalimantan, dengan kontribusi sebesar 45,71 persen terhadap produksi padi di wilayah tersebut.
Syamsir berharap, rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman dan sinergi antarlembaga dalam proses sinkronisasi, verifikasi, serta konsolidasi data LBS di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Semoga kegiatan rapat ini membawa sinergi dalam penyediaan data pertanian yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan program pembangunan pertanian ke depan di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. As
