Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin membatalkan sejumlah kegiatan atau event dalam rangka Hari Jadi (Harjad) ke-500 Kota Banjarmasin.
Anggaran dari kegiatan yang dibatalkan tersebut tidak dikembalikan atau disimpan, melainkan dialihkan untuk membiayai program lain yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengatakan pengalihan anggaran tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan belanja daerah.
“Ini mumpung musim kemarau, kita optimalkan. Anggaran yang sebelumnya untuk kegiatan tertentu bukan berarti dibatalkan lalu uangnya disimpan, tetapi dialihkan kepada kegiatan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujar Edy, Rabu (7/10/2026) pagi.
Menurutnya, anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk penataan sungai, perbaikan drainase, pengurukan, serta sejumlah kegiatan sosial yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penataan sungai dan drainase menjadi salah satu perhatian karena pekerjaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi kawasan dalam menghadapi musim hujan, termasuk sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi genangan dan banjir.
“Penataan ini dilakukan secara bertahap, tetapi pasti dan berkelanjutan. Apa yang dimulai pada 2026, secara fisik akan dilanjutkan dengan pekerjaan lainnya pada tahun berikutnya,” katanya.
Edy menjelaskan, pengalihan anggaran tidak hanya diarahkan untuk sektor infrastruktur. Masing-masing SKPD menyesuaikan program berdasarkan tugas dan fungsinya.
Di sektor sosial, misalnya, anggaran dapat diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok. Sementara sektor perdagangan dapat memperkuat kegiatan seperti pasar murah.
“Semua SKPD masing-masing sudah ada programnya. Kesehatan terkait dengan apa, sosial terkait dengan apa, perdagangan terkait dengan apa. Jadi anggarannya diarahkan sesuai kebutuhan dan fungsi masing-masing,” jelasnya.
Terkait besaran anggaran, Edy menyebut dana yang dialihkan dari sejumlah kegiatan Harjad ke-500 tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
“Kalau dihitung secara kasarnya, anggaran dari SKPD yang membatalkan berbagai kegiatan Harjad di atas Rp300 juta,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembatalan dan pengalihan kegiatan tersebut tetap dilakukan sesuai mekanisme serta tahapan pengelolaan APBD yang berlaku.
Menurut Edy, kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi program, melainkan melakukan penyesuaian terhadap kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Tidak semua kegiatan harus dilaksanakan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terutama situasi dan kondisi sekarang. Jadi kegiatan yang dilaksanakan harus lebih banyak menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Pengalihan anggaran tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk mendukung program pembangunan pada 2026 yang nantinya dapat dilanjutkan dan diperkuat pada 2027. PW
