Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kemerdekaan pers di tingkat nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sopian, saat membuka Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dan Daerah 2025 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025).
“Atas nama Pemprov Kalsel, saya menyampaikan selamat datang di Kota Banjarmasin kepada seluruh peserta, khususnya tamu dari luar daerah. Semoga forum ini menghadirkan semangat baru dalam memperkuat kolaborasi untuk membangun pers yang profesional, berintegritas, dan independen,” ujar Rospana mewakili gubernur.
Menurut Gubernur Muhidin, capaian indeks kemerdekaan pers Kalsel pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 80,91 merupakan hasil dari kerja sama erat antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat. “Prestasi ini patut menjadi dorongan untuk terus menjaga kualitas sekaligus independensi pers di Banua,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pers yang bertanggung jawab tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pembangunan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Kalsel terus memberikan ruang bagi media agar tetap kritis sekaligus konstruktif.
“Pers berperan penting dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat. Karena itu, kami menyatakan kembali dukungan penuh terhadap program nasional untuk meningkatkan indeks kemerdekaan pers Indonesia,” tambahnya.
Gubernur juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk saling bertukar pengalaman dalam memperkuat kebebasan pers. Harapannya, pers nasional semakin menjunjung nilai keadilan, menjaga independensi, dan mampu memperkokoh kualitas demokrasi.
“Forum ini diharapkan menjadi sarana sinergi pusat dan daerah yang memberikan dampak positif terhadap iklim demokrasi serta pelaksanaan pemilu yang berintegritas,” tutupnya. As
