Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP dinilai sebagai instrumen pengendalian yang memastikan setiap proses pemerintahan berjalan efisien, laporan keuangan andal, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyampaiannya, Akhmad Fydayeen menuturkan bahwa SPIP adalah sistem yang wajib dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh jajaran pemerintah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
“SPIP adalah benteng terdepan kita. Penguatan SPIP bukan sekadar proyek tahunan, tetapi budaya kerja yang harus diintegrasikan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ini adalah cara kita memastikan tujuan organisasi tercapai, aset negara terjaga, dan laporan keuangan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Inspektur Akhmad Fydayeen.
Lima Pilar Penguatan SPIP Terintegrasi
Inspektur Daerah menyampaikan bahwa penguatan SPIP Terintegrasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada lima unsur kunci berikut:
Lingkungan Pengendalian – Membangun budaya kerja berlandaskan integritas dan etika.
Penilaian Risiko – Identifikasi dan analisis risiko terhadap capaian tujuan organisasi.
Kegiatan Pengendalian – Implementasi kontrol terstruktur melalui verifikasi, otorisasi, hingga rekonsiliasi.
Informasi dan Komunikasi – Penyampaian data dan informasi secara efektif, tepat waktu dan terpercaya.
Pemantauan Pengendalian – Evaluasi dan pengawasan internal secara mandiri dan berkelanjutan.
Peran Inspektorat dalam Mendorong Peningkatan Maturitas SPIP
Akhmad Fydayeen menegaskan Inspektorat Daerah tidak hanya berperan sebagai pengawas, namun juga mitra bagi SKPD dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal.
“Peran kami adalah sebagai konsultan dan penjamin mutu. Kami siap memberikan bimbingan teknis dan reviu untuk membantu SKPD memetakan kelemahan sistem dan menyusun rencana aksi perbaikan. Dengan SPIP yang kuat, setiap program pembangunan akan berjalan profesional, terhindar dari penyimpangan, serta memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan bahwa penguatan SPIP menjadi bagian integral dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dengan fondasi kontrol yang kuat, peningkatan kinerja dan pelayanan publik diharapkan semakin terasa nyata bagi masyarakat. As
