Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, secara tegas mengkritik pengelolaan sejumlah aset yang menggunakan nama besar Sabilal.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel saat berkunjung ke Masjid Sabilal Muhtadin. Ia menyoroti minimnya kontribusi aset-aset tersebut terhadap keberlangsungan masjid, meskipun menggunakan nama besar yang melekat pada ikon provinsi.
Gubernur mempertanyakan manfaat dari aset-aset seperti sekolah dan SPBU. Ia menyatakan bahwa kontribusi tersebut tidak sebanding dengan nama besar Sabilal itu sendiri.
“Ini aset siapa sebenarnya, selama ini minim kontribusi dengan Sabilal, jika seperti ini terus, lebih baik kita hapus saja nama Sabilal mereka,” tegasnya.
Gubernur Kalsel mengungkapkan bahwa saat ini pendapatan dari SPBU yang menggunakan nama Sabilal hanya sekitar Rp26 juta per bulan, sedangkan dari sekolah hanya Rp3 juta per bulan.
“Kalau dihitung setahun, kontribusinya hanya Rp36 juta, sangat kecil dibandingkan dengan nama besar Sabilal,” ujar Gubernur Kalsel.
Ia juga mempertanyakan legalitas pengelolaan aset tersebut, termasuk tanah yang digunakan, yang merupakan milik provinsi.
“Tanah itu milik provinsi, jadi harus jelas penggunaannya. Kalau tidak sesuai, akan saya bawa ke pengadilan,” paparnya.
Dirinya juga menyatakan siapa sosok dibalik pengelola yayasan tersebut, serta hasilnya dibawa kemana.
Selain itu, Gubernur Kalsel mengungkapkan kekhawatirannya terhadap laporan dana yang ada di Sabilal, yang saat ini hanya sekitar Rp400 juta. Angka tersebut dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan aset dan potensi pendapatan yang ada.
“Harusnya dana seperti itu sudah mencapai miliaran rupiah, saya dengar beberapa masjid di luar daerah, aset mereka ada yang sudah mencapai hampir 100 milyar per tahun,” tuturnya.
“Ini harus diaudit. Saya ingin masyarakat tahu ke mana aliran dana ini,” sambung Muhidin.
Ia juga menyebutkan rencana untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.
“Masjid sebesar Sabilal harus dikelola dengan baik, sehingga kontribusinya terasa langsung bagi masyarakat. Jika tidak, saya akan bawa audit ini hingga ke pengadilan,” tutupnya. Adm [IK]
