Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ir H Syamsir Rahman, M.S., mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Apel Penanganan Karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Minggu (11/10/2026).
Syamsir menegaskan, petani diminta tidak membakar jerami maupun sisa tanaman di lahan pertanian. Sebagai gantinya, lahan akan diolah kembali menggunakan peralatan mekanis untuk menghilangkan potensi kebakaran akibat pembakaran terbuka.
“Sesuai arahan Pak Wamenko, kami dari Dinas Pertanian akan melakukan pengolahan lahan bagi petani yang sudah panen tetapi masih memiliki jerami, maupun yang mengalami gagal panen. Jangan membakar lahan karena potensi kebakaran harus kita cegah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengolahan lahan ditargetkan mencakup hampir 1.000 hektare selama tujuh hari ke depan. Pelaksanaannya akan melibatkan kelompok tani, pengawas lapangan, penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta petugas dari dinas pertanian provinsi dan kabupaten.
Dengan target tersebut, pengolahan lahan diupayakan mencapai minimal 100 hektare setiap hari. Seluruh unsur terkait juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Syamsir menyebutkan, sejumlah peralatan pertanian telah disiapkan dan mulai dioperasikan di lapangan. Peralatan tersebut meliputi rotavator dan traktor roda dua maupun roda empat untuk membantu proses pengolahan lahan.
“Alat sudah kita siapkan semua, baik rotavator, traktor roda empat maupun roda dua. Hari ini sudah mulai bergerak dan bekerja di lapangan,” jelasnya.
Selain mengerahkan peralatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel juga mengingatkan petani agar mematuhi larangan pembakaran lahan. Menurut Syamsir, pemantauan turut dilakukan oleh aparat TNI dan Polri untuk mendeteksi aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
Ia mengungkapkan, sebelumnya aktivitas pembakaran lahan telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Banjar. Karena itu, pendekatan pembinaan kepada petani akan disertai penegakan aturan apabila pelanggaran kembali dilakukan.
“Pembinaan pasti ada batasnya. Kita harus tegas karena kondisi pembakaran semakin parah dan sudah bergeser ke wilayah ini,” tegasnya.
Syamsir berharap, langkah pengolahan lahan tanpa pembakaran dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus memberikan alternatif bagi petani dalam mengelola sisa panen dan lahan yang mengalami gagal panen.
Melalui sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh, kelompok tani, serta dukungan sarana pertanian, pihaknya optimistis upaya tersebut dapat membantu menekan risiko kebakaran lahan pertanian di Kalimantan Selatan.
“Kita berharap ini bisa selesai secepatnya,” tutupnya. As
