Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarmasin akan dimanfaatkan melalui empat perangkat daerah, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dana tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Banjarmasin pada Senin (26/10/2026) malam.
Saat ini, Pemko Banjarmasin tengah menyusun kebutuhan dan memproses penganggaran agar bantuan segera dapat digunakan.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mengatakan keempat perangkat daerah diminta merinci kebutuhan sesuai tugas dan kondisi di lapangan.
“Pemerintah Pusat sudah mengirimkan kurang lebih Rp20 miliar ke Pemko Banjarmasin untuk penanganan karhutla. Kami baru saja melaksanakan rapat dengan SKPD terkait untuk persiapan proses penganggaran ke tahap selanjutnya,” ujarnya, Rabu (28/10/2026) pagi.
Rincian kebutuhan tersebut ditargetkan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), untuk selanjutnya usulan akan diproses dan dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Tezar menjelaskan, anggaran tidak hanya digunakan untuk penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga untuk mendukung pencegahan dan mengantisipasi dampak karhutla.
Ia menegaskan, Pemko Banjarmasin berupaya mempercepat pemanfaatan bantuan tersebut agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Pemko juga telah menerima arahan dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah agar anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
“Salah satu rencana pemanfaatannya adalah pemberian insentif bagi relawan sesuai ketentuan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemko juga mempertimbangkan pengadaan perangkat penyuplai air (water supply) dan tandon yang dapat digunakan BPK swasta, termasuk dipasang pada mobil pikap untuk membantu pasokan air saat kebakaran,” jelasnya.
Tezar menegaskan, setiap perangkat daerah diminta menyusun kebutuhan secara cermat agar anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. PW
