Keterbatasan armada dan tenaga membuat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tanah Laut belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak kekeringan. Dari 43 titik rawan yang membutuhkan pasokan air bersih, baru 20 titik yang bisa dilayani.
Kepala Dinsos Tanah Laut, Eko Trianto, S.Sos., mengungkapkan kondisi tersebut saat memimpin Apel Kerja Gabungan di halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin (19/10/2026).
Eko menjelaskan, saat ini Tanah Laut tengah menghadapi musim kemarau dan berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
“Dari 43 titik itu, hanya 20 titik yang bisa kami layani karena keterbatasan sarana dan tenaga,” ujarnya.
Menurut Eko, Dinsos hanya memiliki dua hingga tiga unit kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih setiap hari. Kondisi tersebut membuat pelayanan belum bisa menjangkau seluruh titik yang membutuhkan bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan di 23 titik lainnya, Dinsos mengandalkan dukungan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tanah Laut.
Eko mengapresiasi keterlibatan SKPD yang telah membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada SKPD lain yang sudah membantu memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat Tanah Laut,” ungkapnya.
Tantangan diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang diterima dari Sekretaris Daerah, potensi hujan di Tanah Laut diperkirakan baru muncul paling cepat pada akhir November atau awal Desember 2026.
Artinya, kebutuhan air bersih berpotensi terus meningkat selama beberapa pekan ke depan, sementara kemampuan distribusi masih terbatas.
Eko pun mengajak SKPD yang belum terlibat agar turut membantu penyaluran air bersih ke wilayah terdampak. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diperlukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang lebih luas, termasuk risiko munculnya penyakit akibat terbatasnya akses air bersih.
“Harapan kami, SKPD yang selama ini belum bisa membantu dapat ikut berperan, sehingga dampak kekurangan air, seperti munculnya penyakit, tidak terjadi,” pungkasnya.Dede
