Pemerintah Kota Banjarmasin meniadakan seluruh kegiatan yang bersifat seremonial dan hiburan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
Sejumlah agenda yang selama ini menjadi kegiatan tahunan dalam rangkaian Hari Jadi Banjarmasin, seperti BamaraFest, Book Fair, Festival Jukung Tanglong, Job Fair, Bakul Fest, serta berbagai event hiburan lainnya, resmi ditiadakan.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi yang tengah menjadi perhatian bersama, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 08, hingga berbagai bencana alam yang terjadi di luar Kalimantan Selatan.
Pemerintah kota menilai situasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk perayaan Hari Jadi ke-500 Banjarmasin.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kota Banjarmasin. Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri, mengatakan keputusan Pemko merupakan bentuk empati dan kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
“Kami mendukung langkah Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meniadakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Di tengah suasana duka akibat musibah KM Virgo Transport 8, ditambah kondisi karhutla, kualitas udara dan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi, sudah tepat apabila pemerintah menunjukkan empati dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” ujar Rikval, Kamis (17/9/2026) siang.
Menurut Rikval, kegiatan yang bersifat hiburan, kemeriahan maupun agenda yang berpotensi mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar dapat ditiadakan atau disesuaikan dengan kondisi.
Namun, Rikval memberikan catatan khusus terhadap peniadaan Job Fair. Menurutnya, Job Fair memiliki fungsi yang berbeda dengan kegiatan hiburan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya para pencari kerja dan anak muda.
“Termasuk Job Fair. Kalau memang pertimbangannya adalah kondisi saat ini, kami juga mendukung Job Fair dalam bentuk kegiatan atau event besar untuk ditiadakan. Tetapi yang ditiadakan adalah format acaranya, bukan kesempatan kerjanya,” katanya.
Rikval mengusulkan agar Pemko Banjarmasin melalui dinas terkait tetap menghadirkan akses kesempatan kerja dengan mengubah mekanisme Job Fair menjadi layanan yang dapat dilakukan secara daring.
Bentuknya dapat berupa Virtual Job Fair, portal lowongan kerja secara online, pengiriman curriculum vitae (CV) secara digital, hingga proses seleksi dan wawancara yang dilakukan secara daring maupun secara langsung oleh masing-masing perusahaan.
“Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah berkomitmen membuka lowongan juga kita harapkan tetap melanjutkan proses rekrutmennya,” ujarnya.
Ia menegaskan, peniadaan kegiatan secara fisik tidak seharusnya membuat pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja ikut terhenti.
“Jadi menurut kami, kebijakan Pemko sudah tepat sebagai bentuk empati terhadap kondisi yang sedang kita hadapi. Tetapi pelayanan dan kesempatan bagi masyarakat jangan ikut berhenti,” tegasnya.
Rikval menambahkan, peringatan Hari Jadi ke-500 Banjarmasin tidak harus selalu dimaknai melalui kemeriahan dan kegiatan besar. Dalam kondisi seperti saat ini, momentum tersebut dapat dimaknai melalui empati, kepedulian, serta upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Untuk Job Fair, prinsipnya sederhana. Acaranya boleh ditiadakan atau diubah, tetapi kesempatan kerjanya harus tetap ada. Ubah formatnya, jangan hilangkan manfaatnya,” Rikval mengakhiri. PW
