Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) akhirnya memberikan jawaban atas berbagai sorotan dan masukan delapan fraksi DPRD Tanah Laut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, dalam rapat paripurna DPRD Tanah Laut di Ruang Rapat DPRD Tala, Rabu (9/9/2026).
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kondisi fiskal daerah, khususnya terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penanganan defisit APBD.
PAD Digenjot, Beban Masyarakat Tak Ditambah
Wabup Zazuli menegaskan Pemkab Tala berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.
Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah hingga memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, optimalisasi PAD tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
Pemkab, kata Zazuli, memastikan langkah peningkatan pendapatan tersebut tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat.
Defisit APBD Ditutup Menggunakan SILPA
Terkait pertanyaan fraksi DPRD mengenai defisit APBD, pemerintah daerah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh proyeksi pendapatan daerah yang lebih rendah serta adanya ketidakpastian penerimaan transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, kebutuhan belanja prioritas dan belanja wajib tetap harus dipenuhi.
“Pemerintah daerah akan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk menutup defisit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Zazuli.
Pemkab Tala juga berupaya memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
Serapan Anggaran Jadi Perhatian
Persoalan penyerapan anggaran juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Pemkab Tala akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, percepatan proses pembayaran pengadaan barang dan jasa serta asistensi kepada SKPD yang memiliki realisasi anggaran rendah akan terus dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya SILPA yang tidak produktif.
Pemkab juga menekankan pentingnya ketepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Jalan Desa dan Irigasi Jadi Prioritas
Untuk sektor infrastruktur, belanja modal akan diarahkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dua sektor yang menjadi perhatian adalah perbaikan jalan penghubung desa serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, terutama di kawasan sentra pertanian.
Pembangunan irigasi dinilai penting untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Tak hanya infrastruktur, Pemkab Tala juga akan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, sektor pertanian dan berbagai potensi ekonomi lokal.
Pembahasan Berlanjut di Banggar
Menutup penyampaiannya, Wabup Zazuli menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, masukan dan saran yang disampaikan delapan fraksi DPRD Tanah Laut.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan penyusunan APBD agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Laut.
Tahapan tersebut akan menjadi ruang pembahasan lebih lanjut sebelum proses penyusunan dan penetapan anggaran daerah memasuki tahap berikutnya. Dede
