Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala) hingga akhir Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai 52,51 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut, Andris Evony, S.STP., M.Si, saat memimpin Apel Kerja Gabungan di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin (6/7/2026).
Dalam amanatnya, Andris menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh kepala SKPD, serta jajaran perangkat daerah atas sinergi yang telah dibangun dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
Ia mengungkapkan, hingga 30 Juni 2026 atau berakhirnya Semester I, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp927,1 miliar dari target Rp1,7 triliun.
“Ini merupakan keberhasilan kita bersama yang tidak lepas dari kerja sama seluruh SKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya retribusi daerah,” ujarnya.
Andris merinci, realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp132,6 miliar atau 50,32 persen dari target Rp293,5 miliar. Sementara dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi telah mencapai Rp770,6 miliar atau sekitar 51,31 persen dari target Rp1,5 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp23,8 miliar.
Selain memaparkan capaian pendapatan, Andris juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai contoh sekaligus penggerak di tengah masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
“Kami mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar menjadi contoh dan pemicu bagi masyarakat dalam melunasi kewajiban PBB-P2 tepat waktu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andris juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan efisien di tengah kondisi fiskal yang dinamis. Ia menyebutkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi diperkirakan tidak lagi mengalami peningkatan signifikan, bahkan cenderung menurun.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih cermat dalam menyusun dan melaksanakan program dengan mengedepankan skala prioritas agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan nilai strategis bagi peningkatan pelayanan publik, mendukung pencapaian visi dan misi daerah, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat,” pungkasnya. Dede
