Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara daring dari Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel mengikuti rapat yang membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, inflasi nasional pada Mei 2026 masih berada pada level yang terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap waspada terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan terus melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih stabil dan terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) Kalsel tercatat sebesar 4,22 persen, sedangkan inflasi bulanan (month-to-month) berada di angka 0,2 persen.
Menurutnya, komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan dan beras. Sementara untuk inflasi bulanan, beras menjadi komoditas yang paling berpengaruh.
Pemprov Kalsel juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan pasokan bahan pangan.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diharapkan terus aktif melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, serta program penanaman komoditas pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga. *As
