Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menghadiri pertemuan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan dan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas kelangkaan serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data kuota yang tersedia, pasokan BBM subsidi dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga antrean dan kelangkaan yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut.
Dalam pembahasan terungkap adanya sejumlah faktor yang diduga memengaruhi distribusi BBM, seperti indikasi penimbunan, penyalahgunaan BBM subsidi, serta kendala pengawasan dalam penggunaan sistem QR Code yang saat ini digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi.
Pertamina menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, telah menggunakan sistem QR Code untuk mengendalikan pembelian dan memastikan penyaluran lebih tepat sasaran. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan di lapangan.
Gubernur H. Muhidin meminta adanya penyempurnaan sistem pengendalian, termasuk kemungkinan integrasi data kendaraan melalui STNK untuk meminimalkan penyalahgunaan BBM subsidi. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan distribusi BBM yang lebih terencana agar tidak terjadi antrean panjang maupun keterlambatan pasokan.
Selain itu, Gubernur mengajak Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi BBM agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
Hasil pertemuan menyepakati perlunya peningkatan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, evaluasi sistem QR Code, serta perbaikan pola distribusi BBM. Pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga. *As
