Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin memimpin rapat koordinasi percepatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Banjarbaru, Senin (11/5/2026).
Rapat dihadiri Pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kementerian terkait, Kejaksaan Tinggi Kalsel, BPN, serta unsur lainnya.
Dalam rapat tersebut disepakati percepatan inventarisasi dan identifikasi lahan seluas 771,51 hektare untuk mendukung pembangunan bendungan. Tim satgas juga dibagi menjadi tim administrasi dan tim lapangan guna mempercepat proses pendataan dan verifikasi masyarakat terdampak.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan proses percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa sudah memasuki tahap penyusunan jadwal pelaksanaan dan ditargetkan selesai pada 2028.
“Sudah sepakat masyarakat untuk ganti rugi dan anggaran sudah tersedia,” ujar Syarifuddin.
Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansyur menyampaikan pembangunan Bendungan Riam Kiwa akan membantu pengendalian banjir di Kabupaten Banjar sekaligus mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami siap mendampingi proses tahapan pembebasan lahan bersama masyarakat,” kata Saidi Mansyur.
Selain untuk pengendalian banjir, Bendungan Riam Kiwa juga diproyeksikan mendukung ketahanan pangan dan memiliki potensi pengembangan kawasan wisata di Kalimantan Selatan. As
