Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melakukan pengangkatan dan rotasi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur H. Muhidin menjelaskan bahwa penataan jabatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menempatkan aparatur sipil negara sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi serta pertimbangan panitia seleksi, sehingga pejabat yang ditunjuk dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mengemban tugas di posisi baru.
“Pengangkatan dan rotasi pejabat ini dilakukan untuk kepentingan organisasi serta peningkatan kinerja pemerintahan. Kami ingin memastikan setiap perangkat daerah dipimpin oleh pejabat yang profesional, berintegritas, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin di Banjarmasin.
Dalam keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/02-04/BKD/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa pejabat mengalami pergeseran jabatan.
Di antaranya Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Sementara itu H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, Dr. Ir. Miftahul Chair, ST., MT dipercaya memimpin Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Dr. Rahmaddin MY, A.Ks., M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Rusma Khazairin, SKM., MM menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
Muhidin berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta bekerja secara maksimal dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Dengan penempatan pejabat yang tepat, kita berharap roda pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. As
