Disela penyisiran normalisasi sungai di kawasan Tatah Belayung, Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR menyempatkan diri untuk melihat situasi di SDN Pemurus Dalam 4, Kelurahan Pemurus Dalam, Selasa (20/1/2026) siang.
Dalam kunjungan, ditemukan fakta bahwa sekolah dengan total siswa hampir 250 orang tersebut tengah menghadapi keterbatasan sarana ruang kelas serta ancaman banjir tahunan. Kondisi lahan yang sempit ditambah kondisi beberapa bangunan dan penunjang lainnya yang memerlukan perbaikan pun menyita atensi Wali Kota Banjarmasin.
“Kita sebenarnya ingin bangunan SD dan SMP yang lokasinya kurang representatif itu tidak lagi sekedar rehab-rehab kecil. Kita inginnya bangun baru yang permanen dan bagus. Kalau bangunannya permanen, kita tidak perlu setiap tahun menganggarkan perbaikan karena struktur yang turun atau rusak, sehingga guru nyaman mengajar dan siswanya pun juga nyaman belajar,” tegas Yamin di lokasi.
Dirinya menambahkan, bahwa pola penanganan fasilitas pendidikan di Banjarmasin harus berubah. Ia tidak ingin anggaran daerah habis hanya untuk melakukan rehabilitasi kecil yang berulang setiap tahunnya. Ruang kelas yang terbatas, di samping potensi kepadatan penduduk yang kian bertambah, tentu akan memicu perluasan area sekolah. Oleh karena itu, ujar Yamin perlu adanya koordinasi lintas sektoral dengan rekan-rekan di provinsi terkait ketiadaan jenjang SMA di sekitar sini.
Selain masalah gedung, aksesibilitas juga menjadi perhatian. Sekilas jembatan penghubung menuju sekolah kondisinya tampak memprihatinkan, bahkan jauh sebelumnya pernah mengalami runtuh. Hal ini juga yang menyulitkan mobil operasional distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga hanya bersandar di bahu jalan.
“Tadi ada aspirasi soal jembatan. Karena untuk mengantarkan makan MBG, anak-anak atau petugas harus ambil secara manual karena aksesnya kurang bagus. Jembatan ini perlu diperbaiki atau dibangun baru. Selain itu, penataan sungai di sekitar sekolah harus bagus agar tidak ada lagi cerita sekolah harus libur karena tergenang banjir,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, tahun ini pemerintah kota telah menganggarkan pembangunan lima sekolah baru dengan sistem grouping (penggabungan, red). Langkah ini diambil untuk menciptakan fasilitas pendidikan yang lebih representatif, modern, dan terintegrasi.
“Ini harus menjadi pemikiran serius Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyediakan fasilitas yang benar-benar nyaman. Saya sudah minta Kepala Dinas Pendidikan untuk mengomunikasikan lagi potensi pengembangan lahan di sini,” lugasnya.
Langkah responsif ini sejalan dengan visi Presiden RI dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang inklusif. Pemerintah Kota Banjarmasin pun terus berupaya berkomitmen agar pendidikan anak-anak tidak terhambat oleh kendala fisik bangunan maupun akses infrastruktur. Sm
