Penulis: Akmal Kurnia, Analis Yunior
Sektor pertambangan dan perkebunan sudah lama menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Selatan. Kedua sektor ini bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi sumber utama lapangan kerja dan penghasil devisa. Pada triwulan II tahun 2025, sektor pertambangan tercatat menyumbang 28,33% terhadap PDRB Kalimantan Selatan, sementara sektor perkebunan memberikan kontribusi 10,33%.
Komoditas unggulan seperti batubara, kelapa sawit, dan karet tetap menjadi andalan ekspor daerah. Namun, di tengah ketergantungan terhadap pasar batubara global dan isu keberlanjutan, muncul kebutuhan akan inovasi yang dapat menjaga daya saing. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui digitalisasi sistem pembayaran, baik di tingkat perusahaan maupun transaksi Masyarakat yang kini menjadi motor penggerak transformasi menuju ekonomi yang lebih modern, efisien, dan transparan.
Digitalisasi sistem pembayaran semakin relevan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Data Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan II 2025 jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Selatan mencapai 771.184 pengguna. Sementara itu, hingga 21 Agustus 2025, perbankan melaporkan 17.905 transaksi cashless community merchant dengan nilai mencapai Rp2,98 miliar (month-to-date).
Peningkatan ini menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku masyarakat yang semakin familiar dengan transaksi digital. Keuntungan dari sistem pembayaran digital pun nyata, efisiensi biaya, transparansi transaksi, dan kemudahan bagi masyarakat di berbagai lapisan, termasuk pelaku usaha di kawasan tambang dan perkebunan.
Meski begitu, jalan menuju digitalisasi yang utuh masih memiliki tantangan terendiri. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah perdesaan masih lebih rendah dibanding kawasan perkotaan yaitu 74% untuk wilayah pedesaan dan 82,2% di perkotaan. Sebanyak 12.500 desa dan kelurahan di Indonesia belum terjangkau jaringan 4G, mayoritas berada di wilayah 3T yang juga mencakup area tambang dan perkebunan.
Dari sisi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), Kalimantan Selatan mencatat skor 44,62 (kategori cukup) pada 2024. Pilar Keterampilan Digital dan Infrastruktur & Ekosistem berada di tingkat menengah (58,65), menandakan kesiapan dasar yang cukup baik.
Namun, Pilar Pemberdayaan (25,78) dan Pilar Pekerjaan (38,05) masih tertinggal, mencerminkan bahwa pemanfaatan ekonomi digital seperti usaha dan pekerjaan berbasis digital belum merata. Tantangan lain muncul dari sisi sumber daya manusia dan budaya digital. Masih banyak pekerja tambang dan kebun yang belum familiar dengan sistem pembayaran digital.
Budaya penggunaan uang tunai yang kuat, disertai kekhawatiran terhadap keamanan transaksi, membuat adopsi digital berjalan bertahap. Dari sisi regulasi, kepatuhan terhadap aturan perbankan, keamanan siber, serta proses verifikasi identitas (e-KYC) di daerah terpencil menjadi perhatian tersendiri.
Untuk mempercepat digitalisasi di sektor pertambangan dan perkebunan, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
- Investasi konektivitas berbasis satelit atau kemitraan dengan penyedia telekomunikasi untuk memperkuat jaringan di area operasi.
- Sosialisasi dan pelatihan digital yang disesuaikan dengan tingkat literasi masing-masing kelompok pengguna.
- Program insentif dan promo transaksi digital untuk meningkatkan minat dan penggunaan.
- Pendampingan langsung di lokasi operasi melalui agen atau petugas teknis yang dapat membantu pengguna.
Bank Indonesia juga telah memetakan Model Bisnis Perbankan di Kalimantan Selatan menggunakan metode Business Model Canvas (BMC) untuk memahami potensi dan strategi pengembangan. Beberapa poin penting dari hasil pemetaan tersebut antara lain:
• Mitra utama (Key Partners): Nasabah bank, Bank Indonesia, perusahaan tambang dan perkebunan (pengguna payroll service), serta merchant di sekitar area operasi yang telah menggunakan QRIS.
• Aktivitas utama (Key Activities): Akuisisi merchant baru, penyediaan kanal pembayaran digital, kolaborasi sosialisasi dengan perusahaan, serta dukungan promo dari Bank Indonesia.
• Sumber daya utama (Key Resources): kekuatan merek (brand), pendanaan, serta sumber daya manusia dari pihak bank dan perusahaan.
• Proposisi nilai (Value Propositions): transaksi yang lebih murah dan cepat, adanya promo dan cashback, pencatatan pendapatan digital, serta akses pembiayaan yang lebih mudah.
Selain itu, struktur biaya (Cost Structure), aliran pendapatan (Revenue Streams), dan hubungan pelanggan (Customer Relationship) juga menjadi komponen penting untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, alur transaksi dalam ekosistem digital ini berjalan terintegrasi: perusahaan menyalurkan dana atau gaji ke pegawai, pegawai melakukan transaksi menggunakan QRIS di merchant, lalu dana hasil transaksi masuk kembali ke sistem perbankan melalui settlement.
Ekosistem ini disebut closed-loop, karena seluruh proses — dari perusahaan, pekerja, hingga merchant — saling terhubung dalam satu sistem digital yang efisien. Model seperti ini tak hanya memperkuat hubungan antar pelaku ekonomi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.
KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan kondisi ideal (desired state) di mana digitalisasi sistem pembayaran berjalan berkesinambungan dan terintegrasi. Pendekatan dilakukan melalui tiga pilar utama—people, process, dan technology—dengan memetakan kondisi eksisting, model intervensi, serta arah perbaikannya.
Pada aspek people, tantangan utama berupa literasi digital yang belum merata dan dominasi transaksi tunai diarahkan melalui penguatan sosialisasi dan dorongan komunitas menuju kebiasaan transaksi non-tunai, sehingga tercipta sumber daya manusia dan mitra usaha yang melek digital. Pada aspek process, keterbatasan pembayaran vendor secara tatap muka, rekonsiliasi yang belum real-time, serta ekosistem keuangan yang belum closed-loop diatasi melalui implementasi transaksi cashless, kolaborasi perbankan–perusahaan–merchant, dan digitalisasi proses keuangan secara end-to-end.
Sementara pada aspek technology, keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem dijawab melalui penguatan konektivitas, kolaborasi sistem perbankan dengan pelaku usaha, serta penyediaan platform transaksi digital, termasuk POS digital bagi UMKM.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa teknologi digital merupakan enabler utama dalam menjawab berbagai tantangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perbankan diharapkan mengambil peran strategis dalam membangun platform terintegrasi yang mampu menghubungkan seluruh rantai nilai bisnis, guna mewujudkan ekosistem pembayaran yang efisien, aman, transparan, dan closed-loop.
Ke depan, keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran di sektor pertambangan dan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh sinergi yang kuat antara perbankan, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, digitalisasi diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan UMKM sekitar, serta memastikan Kalimantan Selatan tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi digital nasional dan global. *
