Pengembangan Indonesia (PI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Pengembangan Indonesia. Bertempat di Swiss-BelHotel, Banjarmasin, Rabu (17/7/2024).
Hal ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memajukan sektor pembangunan dan pengembangan di Kalsel.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum PI, Ketua PI Kalsel, Gubernur Kalsel yang diwakili Oleh Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik dan Bank Tabungan Negara (Persero).
Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Adi Santoso mengapresiasi pelaksanaan Musda III, Asosiasi pengembangan Indonesia Kalimantan Selatan.
“Mudah-mudahan dengan pelaksanaan musda ini untuk kinerja PI di Kalsel ini akan semakin bagus dalam rangka penyediaan rumah bersubsidi yang harganya terjangkau dan kualitasnya terjamin,” ucap Adi.
Selain itu, dirinya berpesan kepada seluruh pengembang agar memperhatikan aspek sosial dalam keterjangkauan harga yang biasa di hadapi oleh masyarakat.
“Kemudian pada aspek lingkungan ini juga harus di perhatikan kemudian tata ruang ini juga harus diperhatikan banyak hal yang para pengembang sudah tau, itu semua tinggal pelaksanaan di lapangan harus lebih mantap,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengembangan Indonesia, Barkah Hidayat, dari awal ia berpikir di dalam pelaksanaan pembangunan rumah harus terukur.
“Karena ini ternyata program yang membumi bahkan ketika kita audensi dengan dirjen, pertama kali dirjen melakukan pembiayaan bersubsidi ini,” katanya.
Selama ini, Barkah mengungkap bahwa pihaknya mempunyai program sejuta rumah, namun program tersebut tidak mempunyai turunan.
“Ini yang paling cocok, jadi sebetulnya program ini akan di adopsi oleh pemerintah,” tutur Barkah.
Dia menyatakan program ini hampir semua sudah ada di Indonesia, adapun progam ini sudah berjalan di Sumsel, Sulsel serta beberapa provinsi di Indonesia
“Semua nya sudah hampir semua, saya pikir di Kalimantan akan segera kita wujudkan,” jelasnya.
Kemudian, Barkah menyebut setiap kecamatan minimal 100 unit pembangunan, lalu menyediakan pemerataan ekonomi berkeadilan pembangunan.
“Jadi pemerintah akan mensupport bahkan saya sudah meminta kepada pak menteri pak dirjen supaya menyiapkan bahwa misalnya PSU disiapkan disitu kan jadi pesan pesan seperti bisa menjadi satu kesatuan kita bersama-sama,” ungkapnya.
Barkah berharap di waktu waktu yang akan datang, akan ada peresmian di setiap 1 kecamatan di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
“Kita punya target 20.000 sampai 30.000 unit rumah. Sedangkan Kalsel karena masih konsolidasi mungkin saya pikir diangka 2.000 dan 3.000Â sudah cukup,” tutupnya. Ad [IK]
