Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya tata kelola komunikasi publik yang modern, profesional, dan terarah dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi saat ini. Pesan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten III Administrasi Umum, Dinansyah, saat membuka Sosialisasi Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Kalsel Tahun 2026 di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (5/12/2025).
Dinansyah menuturkan bahwa komunikasi pemerintah memiliki peran vital dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital yang cepat dan dinamika opini publik yang terus berubah, pemerintah dituntut mampu menyampaikan kebijakan dan capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan konsisten.
“Komunikasi pemerintah adalah kunci tata kelola pemerintahan yang modern dan melayani. Pemerintah harus mampu menyampaikan kebijakan dan program dengan tepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi bukan hanya aktivitas menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menghadirkan pemerintah sebagai pihak yang hadir, bekerja, dan melayani masyarakat.
Strategi Komunikasi 2026 Diharapkan Jadi Pedoman Bersama
Sekda melalui Asisten III memberikan apresiasi tinggi kepada akademisi dari UNISKA dan ULM yang telah menyelesaikan penyusunan kajian Strategi Komunikasi 2026 secara ilmiah dan komprehensif. Kajian tersebut dinilai strategis karena akan menjadi dasar penguatan koordinasi komunikasi lintas instansi.
Menurutnya, kajian ini memiliki tiga arah tindak lanjut penting, yaitu;
1. Menjadi regulasi resmi yang dapat diterapkan tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, tetapi juga kabupaten/kota.
2. Menjadi pedoman komunikasi terpadu, sehingga informasi pemerintah bergerak dalam satu tone, satu narrative, dan satu direction.
3. Menjadi instrumen penguatan citra dan kredibilitas pemerintah, sehingga pembangunan tidak hanya tampak dari hasil fisik, tetapi juga dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dorong Sinergi dan Partisipasi Aktif Para Humas
Dinansyah juga mengajak seluruh peserta—yang terdiri dari tenaga ahli gubernur, pengelola komunikasi publik perangkat daerah, serta pejabat terkait—untuk berperan aktif memberikan masukan dalam penyempurnaan strategi tersebut.
“Komunikasi pemerintah harus mampu membangun dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kontribusi para peserta sangat penting agar strategi ini benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum besar memperkuat kolaborasi antar-SKPD dalam pengelolaan komunikasi publik yang lebih efektif dan berkesinambungan demi kemajuan Banua. As
