Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Biro Perekonomian menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah 2025 melalui loka karya (Workshop) Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027, yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh kabupaten/kota se-Kalsel serta TPID Provinsi.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, berharap kegiatan ini menjadi bekal penting bagi TPID di daerah dalam merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan ke depan.
“Alhamdulillah, workshop yang kita laksanakan dari kemarin hingga hari ini berjalan lancar, ini diikuti oleh TPID Kabupaten/Kota serta TPID Provinsi Kalsel, penutupan kegiatan tadi diisi dengan paparan dari Ibu Ike dari Kemendagri serta perwakilan dari Bank Indonesia,” ujar Farhanie di Banjarmasin, pada Kamis (15/5/2025).
Farhanie menegaskan pentingnya roadmap sebagai pedoman bagi daerah dalam menjaga stabilitas harga di masyarakat agar inflasi di Kalsel tetap terkendali, meskipun ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus.
“Inflasi kita di Kalsel Alhamdulillah masih terkendali, namun tetap perlu diwaspadai komoditas-komoditas yang berpengaruh, seperti yang disampaikan rekan dari Kotabaru mengenai ikan. Ini menjadi perhatian bagi kita semua di seluruh daerah,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Ahli Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Erwin Syafii, menjelaskan, target inflasi untuk tiga tahun ke depan tetap mengacu pada sasaran nasional.
“Target inflasi kita adalah 2,5 persen plus minus satu persen. Artinya, rentang sasaran berada di antara 1,5 hingga 3,5 persen. Roadmap yang disusun ini akan menjadi pedoman bagi TPID dalam mengendalikan inflasi secara lebih terstruktur, terukur, dan implementatif,” jelas dia.
Erwin juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan roadmap.
“Setidaknya satu kali dalam setahun, perlu dilakukan evaluasi agar kita bisa melihat apakah program berjalan sesuai rencana atau perlu penyesuaian,” tutup Ekonom Ahli Bank Indonesia Kalsel.
Workshop ini menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menjaga kestabilan harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. As-Infopublik
