Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah dan gagasan Komisi VIII DPR RI dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, usai menghadiri kegiatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat berterima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. Sebelumnya mereka juga telah berkunjung ke UIN, Soekar Rakyat, dan beberapa lokasi lainnya. Yang menarik, tadi Pak Sudian Noor menyampaikan harapan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus yang halal. Ini bisa menjadi contoh, bahkan yang terbaik bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara,” ujar Syarifuddin.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalsel siap memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang digagas Komisi VIII DPR RI tersebut.
“Kami dari Pemprov siap mendukung apa yang sudah disampaikan Komisi VIII. Jika ini benar-benar terwujud, tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Selain mendukung pengembangan kawasan ekonomi halal, Syarifuddin juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat, khususnya dalam kegiatan keagamaan berskala besar seperti Haul Guru Sekumpul.
“Setiap tahun jumlah jemaah yang datang semakin banyak, sehingga fasilitas penunjang seperti toilet umum sangat diperlukan. Ini perlu kita evaluasi dan benahi agar kenyamanan jemaah bisa lebih terjamin,” jelasnya.
Syarifuddin turut mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi VIII DPR RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membantu penyediaan sarana penunjang kegiatan keagamaan di Kalimantan Selatan.
“Tadi juga disampaikan harapan agar BNPB dan masyarakat penanggulangan bencana ikut membantu penyediaan tenda maupun toilet portabel untuk mendukung kenyamanan jemaah yang hadir pada Haul Guru Sekumpul nanti,” tutupnya.
Langkah-langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan ekosistem ekonomi halal dan pelayanan publik yang unggul. As
