Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menandai 12 kali berturut-turut perolehan opini tertinggi sejak tahun 2013.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD H. Supian HK, dan turut disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin serta Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Andriyanto. Dokumen diserahkan oleh Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Ahmad Adib Susilo.
Dalam sambutannya, Adib menyampaikan bahwa opini WTP ini diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan dan implementasi rencana aksi Pemprov Kalsel. Ia mengingatkan, capaian ini harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP adalah kebanggaan bersama, namun harus berdampak nyata. Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Adib juga menyampaikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel demi perbaikan tata kelola keuangan ke depan.
Gubernur H. Muhidin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK dan DPRD Kalsel atas penilaian dan koreksi yang diberikan, serta mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Ini adalah hasil sinergi dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel. Kami akan menindaklanjuti catatan dari BPK untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ungkapnya.
Gubernur menekankan bahwa tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Laporan BPK akan menjadi dasar penting dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK turut menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-12 ini. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan APBD sekaligus refleksi peran pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. As-Wasaka
