Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, saat membuka Workshop Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Koperasi di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (14/10/2025).
Menurut Yanuar, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
“Melalui regulasi dan program yang telah disiapkan, kami ingin memastikan pelaku usaha kecil dan koperasi benar-benar naik kelas, mandiri, dan mampu menciptakan dampak ekonomi bagi keluarganya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada koperasi dan UMKM, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Kebijakan tersebut mencakup kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi pembiayaan, hingga perluasan akses pasar.
Lebih lanjut, Diskop UKM Kalsel juga menyiapkan sejumlah program strategis pada 2025, seperti bimbingan teknis koperasi modern, pelatihan digitalisasi koperasi, pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memperkuat ekonomi umat melalui lembaga pendidikan keagamaan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang mewajibkan instansi pemerintah dan swasta menyediakan minimal 30 persen ruang promosi serta pengembangan usaha kecil di area komersial dan infrastruktur publik.
“Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM agar mereka punya ruang untuk tumbuh dan bersaing,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yanuar juga menyinggung program nasional Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Koperasi ini akan mengelola berbagai unit usaha mulai dari logistik, simpan pinjam, hingga layanan pangan, dengan bunga pinjaman hanya 6 persen per tahun.
Untuk memperkuat akses permodalan, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 senilai Rp5,69 triliun, dengan realisasi hingga September mencapai Rp3,77 triliun atau 66,13 persen. Sejumlah daerah di Kalsel pun mengembangkan program kredit daerah seperti Kredit Bahuma di Banjarmasin dan Kredit Gerbang Emas di Tabalong.
Selain koperasi, Yanuar menekankan pentingnya ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi baru. Diskop UKM Kalsel, katanya, terus memberikan pelatihan desain kemasan, digital marketing, serta peningkatan mutu produk agar pelaku UMKM semakin kompetitif.
“Kreativitas adalah kunci agar produk kita bisa menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional,” tegasnya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Kalimantan Selatan.
“Peningkatan ekonomi keluarga adalah fondasi pembangunan ekonomi daerah. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, koperasi serta UMKM akan menjadi motor penggerak menuju Kalimantan Selatan yang sejahtera,” tutupnya. As
