Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (1/8/2025), secara virtual dari Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru.
Rakoor ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalsel, Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H., dan diikuti oleh perwakilan 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemetaan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) oleh provinsi, dengan fokus intervensi di desa-desa lokus, termasuk Desa Sampanahan di Kabupaten Kotabaru.
Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah mengapresiasi peran para kader keluarga yang telah mengumpulkan data melalui aplikasi berbasis web. Data tersebut menjadi pijakan awal dalam menyusun intervensi peningkatan kualitas keluarga yang berkelanjutan.
“Tanpa data, kita tidak dapat mengidentifikasi secara tepat indikator kualitas keluarga yang perlu diperbaiki. Data ini adalah modal awal untuk menyusun program yang berdampak nyata di masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Kalsel, Pandu Aksana, menyampaikan hasil pemetaan di Desa Sampanahan yang mencatat IKK sebesar 75,91 persen. Meskipun sudah masuk kategori keluarga responsif gender dan hak anak, masih terdapat 9 indikator yang nilainya di bawah 75 persen.
Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotabaru, H. Minggu Basuki yang mewakili Sekda Kotabaru, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Desa Sampanahan menjadi lokus pelaksanaan program ini sesuai dengan Pergub Kalsel Nomor 100 Tahun 2019. Kita ingin membentuk keluarga yang tangguh secara fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis,” ujarnya.
Ia juga menjabarkan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan PK2D, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kependudukan. Sejumlah perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Kotabaru telah menyusun program sinergis untuk mendukung pelaksanaan di lapangan.
Beberapa program unggulan antara lain penanganan stunting, pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dukungan fasilitas olahraga, perpustakaan desa, bedah rumah, bantuan bibit tanaman dan ikan, hingga pelatihan keterampilan dan wirausaha.
“Saya mengajak semua pihak—pemerintah daerah, TP PKK, dunia usaha, dan masyarakat—untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Kita harus bergerak bersama, dengan komitmen dan integritas,” pungkas Minggu Basuki.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, kepala SKPD, perwakilan kecamatan dan desa, kepala puskesmas, serta mitra pelaksana program PK2D di wilayah Kabupaten Kotabaru. As
