Komisi III DPR RI kembali melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel dan BNNP Kalsel, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Rabu (4/3/2026).
Ketua rombongan Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan, ingin melihat langsung dinamika penegakan hukum di Kalsel, secara umum berdasarkan paparan dan diskusi, jajaran Kejaksaan, Polda, BNNP, maupun Kehakiman sudah memiliki sebuah pemahaman yang baik terhadap KUHAP.
“Ya, secara pelaksanaan itu sudah cukup bagus, tinggal masyarakat juga bisa mengerti, paling tidak advokat-advokat di Kalsel bisa memahami pelaksanaannya dengan lebih baik,” katanya kepada wartawan.
Kami juga mendorong percepatan sesuai dengan SOP, penguatan SDM serta koordinasi antar sub-sistem peradilan pidana, lanjutnya. Transisi ini juga dipastikan berjalan tertib, berjalan baik, tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kemudian, masalah-masalah kejadian menyangkut masalah PTDH oknum yang ada di Polda Kalsel, masalah narkoba, atau masalah-masalah kondisi internal di Kejaksaan.
“Secara umum kinerja berjalan dengan baik di Kalsel dan kami apresiasi capaian kinerja yang dilakukan oleh semua mitra, khususnya Polda, Kejaksaan dan BNN juga. Namun, tetap ada ruang perbaikan, makanya kami datang,” Paparnya.
Habib memastikan kedatangannya bersama rombongan bukan hanya sekadar mengevaluasi, tapi memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan anggaran pun juga terbantu dengan baik.
“Pengawasan dari Komisi III bukan mencari kesalahan, bukan “curhat”, namun untuk membantu pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan ketiga mitra ini, khusus untuk Kejati Kalsel, Kami menekankan pentingnya menjaga marwah institusi, pasca peristiwa OTT di Amuntai,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto menyampaikan, kejadian OTT KPK di Amuntai adalah momen untuk berbenah, bukan hanya untuk satker HSU (Hulu Sungai Utara) saja, tapi untuk seluruh satker Kejaksaan.
“Kami berterima kasih kepada KPK yang telah ikut membantu upaya membersihkan kita di dalam. Memang berat tugas Kajari yang baru, bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat setelah kejadian tersebut. Tapi kami optimis dengan kinerja yang baik, dengan arahan yang baik, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan telah melaporkan kasus-kasus menonjol sebagai implementasi dari KUHAP dan KUHP baru. Kemudian, melaporkan penanganan pengungkapan tindak pidana narkoba yang cukup menonjol.
“Upaya restorative justice juga kami terus kedepankan pada kasus-kasus kecil sesuai dengan KUHP baru, para penyidik telah melaksanakan sesuai aturan serta Perkap Kapolri,” katanya.
Selain penegakan hukum, Kapolda juga menyampaikan pelaksanaan program Presiden dan Kapolri terkait ketahanan pangan, MBG, dan penyaluran beras SPHP. Program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat harus berjalan optimal dikarenakan cukup menentukan situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Jika kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi, Insya Allah situasi kamtibmas kondusif karena tindak kejahatan dapat ditekan,” tutupnya. Stn
