Tim Peneliti Strategi Komunikasi (Strakom) 2025, Dr. H. Muzahid Akbar Hayat, menyampaikan sejumlah poin penting terkait penyempurnaan standar komunikasi pemerintah daerah saat memberikan paparan pada Sosialisasi Strategi Komunikasi 2025 di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Jumat (5/12/2025).
Muzahid menjelaskan bahwa evaluasi Strakom yang dilakukan timnya mencakup 13 provinsi sebagai bahan pembanding untuk memperkuat desain komunikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke depan.
“Kita ingin semua desain komunikasi, baik ucapan resmi maupun konten kegiatan, memiliki standar yang jelas—mulai dari ukuran, format, warna, hingga penempatan identitas gubernur. Hal-hal sederhana seperti ucapan Idulfitri atau ucapan terima kasih pun kini harus lebih rapi dan terstruktur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap unit kerja harus memahami otorisasi komunikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan publik. Menurutnya, tanggung jawab terhadap suatu kegiatan juga harus tercermin pada konten komunikasi yang dihasilkan.
Dr. Muzahid turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas rilis berita, baik yang disampaikan melalui wartawan maupun kanal resmi pemerintah. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika media.
“Kita perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, termasuk di media sosial. Fenomena yang terjadi di Sumatera beberapa hari terakhir menjadi pelajaran bagaimana sebuah pesan bisa dipersepsikan berbeda oleh publik,” kata Muzahid, merujuk pada isu komunikasi yang melibatkan pejabat yang sempat menjadi sorotan nasional.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan komunikasi sekecil apa pun dapat berdampak luas, sehingga aturan dan standar penyampaian informasi perlu diperkuat.
Selain itu, Dr. Muzahid menekankan urgensi mitigasi bencana informasi, yaitu upaya mencegah misinformasi atau kesalahpahaman publik melalui penanganan komunikasi yang cepat dan tepat.
“Mitigasi bencana informasi menjadi fondasi penting. Kita harus siap dengan langkah-langkah antisipatif sebelum sebuah pesan dirilis, terutama untuk isu yang sensitif atau berdampak luas,” jelasnya.
Ia juga mengajak kepada 100 peserta yang berasal dari perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memberikan masukan konstruktif sebelum penyusunan akhir dokumen Strakom 2025.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menghimpun pandangan Bapak Ibu semua. Kreativitas dan inisiatif kita bersama adalah kunci membangun komunikasi pemerintah yang lebih efektif,” tutup Dr. Muzahid. As
