Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel Tahun 2025, Kamis (24/4/2025) di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Kelima prioritas tersebut meliputi:
1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya.
2. Penguatan infrastruktur dasar dan kewilayahan.
3. Peningkatan perekonomian berbasis sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian, dan pariwisata), didukung investasi, tenaga kerja berdaya saing, serta energi berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi dan penanganan bencana.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik.
Gubernur juga memaparkan capaian pembangunan Kalsel dalam satu tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 mencapai 75,19, naik dari 74,66 di tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,05 persen, sementara angka pengangguran dan kemiskinan masing-masing berada di 4,2 persen dan 4,11 persen — keduanya lebih rendah dari rata-rata nasional.
Capaian lain yang dibanggakan adalah gini rasio Kalsel yang turun dari 0,313 pada 2023 menjadi 0,302 di tahun 2024, serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 10 tahun berturut-turut. Kalsel juga menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun program strategis. Beberapa proyek strategis yang diharapkan mendapat dukungan adalah pembangunan jalan lintas tengah dan barat, jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, stadion internasional, serta peningkatan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, posyandu, dan alat kesehatan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi hijau dan investasi berkelanjutan. Program penguatan ketahanan pangan melalui hilirisasi kelapa sawit dan restocking ikan juga menjadi perhatian, termasuk penanganan darurat sampah.
Musrenbang kali ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Penjabat Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, serta sekitar 400 peserta dari berbagai unsur—mulai dari kepala daerah, DPRD, BUMD, akademisi, hingga instansi vertikal.
Wamendagri dalam arahannya menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik serta sinergi antarpemerintah, sembari menyoroti rendahnya tingkat kehadiran kepala daerah secara langsung dalam forum Musrenbang ini. Hanya tiga kepala daerah yang hadir langsung, yakni Bupati Barito Kuala, Bupati Tanah Bumbu, dan Pj Wali Kota Banjarbaru.
Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, dalam laporannya menyebut Musrenbang bertujuan menghimpun masukan untuk penyempurnaan RKPD Kalsel 2026, yang akan menjadi dasar penyusunan APBD dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Turut hadir secara daring beberapa narasumber dari kementerian terkait, di antaranya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala BPIW Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia, serta perwakilan Kementerian Bappenas dan Kemendagri. As-Wasaka 
