Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kedatangan MUI Pusat di Kantor MUI Provinsi Kalsel, Kamis (20/9/2024).
Kehadiran MUI pusat adalah untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Rofiqul Imam Ahmad mengatakan kegiatan monev ini diselenggarakan secara rutin 2 tahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui dan mendalami situasi MUI provinsi per 2 tahun. Melalui monev ini juga akan diketahui bagaimana perkembangan dan kemajuan MUI provinsi.
“Ketika dia mengalami stagnasi, kemandekan atau bahkan penurunan maka kita akan dalami apa penyebabnya dan kita akan rumuskan rekomendasi kepada MUI pusat supaya ada kebijakan MUI pusat untuk membantu mendampingi dan mendukung MUI tersebut,” ucap Rofiqul.
Saat ini Rofiqul mengungkap peringkat MUI terbaik hasil monev tahun 2022 di 34 provinsi, Kalsel berada di posisi ke 12.
Saya berharap, mendorong dan mendukung Kalsel mudah-mudahan peringkat itu lebih baik lagi pada evaluasi tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu, Rofiqul yang juga sebagai Sekretaris SC tim monev MUI pusat menyatakan bahwa dalam penilaian MUI terdapat 9 poin.
“Diantaranya ada kelembagaan, sarana dan prasarana, keuangan dan pelaksanaan program pengecekan satu per satu bagian dari monitoring,” sambungnya.
Kemudian soal Pilkada, ia menyampaikan MUI pusat telah membuat keputusan dalam forum rapat kepemimpinan harian bahwa MUI harus bersikap independen dalam konsistensi politik pilkada.
MUI juga menghendaki apabila ada pengurus MUI yang menjadi pasangan calon Kepala Daerah, wakilnya ataupun menjadi tim sukses dari pasangan calon tersebut maka harus di nonaktif sejak penetapan calon sampai dengan penetapan hasil pilkada.
“Sementara nonaktif sampai pilkada selesai sehingga tidak mempengaruhi organisasi kita dan tidak ada konflik terhadap kontestasi politik,” tutur pria yang juga berperan jadi Korwil MUI pusat untuk kalimantan ini.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kalsel, Nasrullah berharap MUI Kalsel bisa lebih banyak melakukan pelayanan yang berkaitan dengan keumatan dan kemasyarakatan.
“Kita berharap juga kerja sama program, provinsi dan lembaga-lembaga lain yang bersifat syariah maupun non syariah untuk menunjang kegiatan-kegiatan MUI, harapnya.
Dia mengatakan, MUI Kalsel di per komisi itu nyata bahkan sangat kurang, contohnya seperti komisi Fatwah dan komisi Dakwah sampai ke kampung-kampung untuk menyampaikan dakwah dan menyalurkan sebuah instrumen.
“Kalo bahasa di aceh itu konon, konstitusi ber undang-undangan yang berdalil keislaman dan syariah,” tutupnya. Ad [IK]
