Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menegaskan bahwa menjaga netralitas dan independensi pemberitaan merupakan kewajiban moral sekaligus tanggung jawab sosial setiap insan pers.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri pada kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang mengangkat tema “Peran dan Netralitas Media dalam Pemberitaan”, diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel di Roditha Hotel Banjarmasin, Kamis (13/11/2025).
Dalam paparannya, Zainal Helmie mengatakan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terlebih pada tahun-tahun politik ketika ruang informasi rentan disusupi kepentingan tertentu.
“Media punya tanggung jawab moral untuk tetap berdiri di tengah, tidak memihak, dan tidak menjadi alat propaganda. Netralitas adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Helmie.
Tekanan terhadap Media Semakin Kompleks
Ia menyampaikan bahwa saat ini tantangan pers semakin besar, terutama dengan hadirnya media sosial yang mempercepat penyebaran hoaks dan informasi tidak terverifikasi. Situasi ini, menurutnya, kerap membuat masyarakat bingung membedakan berita benar dan opini yang menyesatkan.
Helmie menilai bahwa di tengah tekanan politik, ekonomi, dan persaingan digital, wartawan harus tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, menjaga integritas, serta memastikan setiap berita melalui proses verifikasi yang ketat.
“Di tahun politik, hoaks dan framing bisa menjadi senjata. Pers harus menjadi filter, bukan malah ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
PWI Dorong Profesionalisme Jurnalis
Sebagai organisasi profesi, PWI Kalsel terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan penulisan, hingga pembinaan media lokal agar tetap berada pada koridor profesional.
Menurut Helmie, profesionalisme adalah syarat mutlak untuk menjaga netralitas media. Wartawan yang kompeten akan mampu memisahkan opini pribadi dari fakta jurnalistik, serta memahami batas-batas etik ketika meliput isu politik.
Media sebagai Pilar Pendidikan Politik Publik
Dalam konteks pendidikan politik, Helmie menegaskan bahwa media harus berperan sebagai penyampai informasi yang mendidik, bukan memprovokasi. Media diharapkan mampu menjelaskan proses politik secara sederhana, memberikan ruang bagi berbagai pandangan, serta menghindari polarisasi di masyarakat.
“Masyarakat yang cerdas secara politik akan membuat demokrasi kita semakin matang. Media memiliki peran besar dalam membentuk kecerdasan itu,” ucapnya.
Ajak Masyarakat dan Pemerintah Bangun Ekosistem Informasi Sehat
Mengakhiri paparannya, Ketua PWI Kalsel itu mengajak seluruh elemen—pemerintah, media, organisasi pers, dan masyarakat—untuk bersama-sama menjaga ruang informasi tetap sehat, berimbang, dan bebas intervensi.
“Demokrasi hanya bisa berjalan jika media merdeka. Dan media akan tetap merdeka jika kita sama-sama menjaga netralitas dan etika pemberitaan,” tutup Helmie. As
