Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, melaksanakan kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2024–2029 di Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Utara, Sabtu (28/6/2025). Dalam kegiatan ini, salah satu sorotan utama masyarakat adalah persoalan distribusi gas elpiji 3 kilogram yang dinilai belum merata dan menimbulkan keresahan.
Reses yang digelar di dua lokasi berbeda, yakni Kelurahan Surgi Mufti dan Kelurahan Pangeran, menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan langsung keluhan serta harapan mereka kepada wakil rakyat.
Rikval menyampaikan bahwa secara umum aspirasi masyarakat masih berkaitan dengan kebutuhan dasar dan peningkatan fasilitas di lingkungan masing-masing.
“Kami menerima banyak masukan, namun yang cukup menonjol di Kelurahan Pangeran dan beberapa wilayah lain adalah persoalan kelangkaan gas elpiji. Di beberapa RT, warga mengeluhkan tidak bisa mendapatkan gas subsidi, sementara warga luar justru bisa membeli dengan mudah di wilayah mereka,” ungkap Rikval usai kegiatan.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di satu kelurahan, namun juga dirasakan oleh masyarakat di sejumlah daerah lain di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, DPRD mendorong peran aktif para ketua RT agar lebih tegas dalam mengawasi pendistribusian gas elpiji di lingkungan mereka.
“Kami minta ketua RT untuk mengingatkan dan meminta kepada pangkalan agar mendahulukan warga setempat. Bila tidak direspons, masyarakat jangan ragu untuk melapor, baik kepada aparat terkait maupun langsung ke DPRD,” tegasnya.
Rikval juga menambahkan bahwa DPRD memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bila ditemukan pelanggaran atau indikasi penyimpangan distribusi oleh pangkalan, DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk mencabut izin operasional pangkalan yang bersangkutan.
“Ini bentuk komitmen kami agar subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Di akhir sesi, Rikval menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif warga dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa seluruh hasil reses akan dibahas dan diupayakan masuk ke dalam proses penganggaran agar segera direalisasikan.
“Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Melalui reses inilah kami mengetahui apa yang perlu segera dibenahi bersama,” tutupnya. As
